Trump: Permukiman Israel di Yerusalem Mengusutkan Perdamaian

Trump mendesak Israel untuk bersikap saksama soal permukiman tersebut.

Kepada surat kabar konservatif Israel, Yisrael Hayom, seperti dilansir dari BBC, Senin (12/2/2018), Trump mengaku tidak yakin bahwa baik Palestina maupun Israel siap memulai perdamaian.

Pernyataan Trump itu dimuat dalam Yisrael Hayom edisi Minggu kemarin, setelah pada Desember 2017, dia memicu kemarahan Palestina karena mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Trump juga mengancam pembekuan bantuan kemanusiaan jika Palestina menolak perundingan damai dengan Israel.

Ketika Pemimpin Redaksi Yisrael Hayom, Boaz Bismouth, menanyakan rencana AS mengeluarkan skema perdamaian AS-Palestina, Trump berkata, "Kami terus memantau perkembangan yang terjadi."

"Saat ini masyarakat Palestina belum ingin berdamai, mereka belum menuju ke arah itu," ujar Trump.

"Sementara Israel, saya pun tidak yakin mereka tertarik menggelar perdamaian. Jadi AS akan menunggu sembari melihat yang akan terjadi," tambahnya.

Ketika ditanya apakah AS menyertakan pemukiman Israel dalam rencana perdamaian itu, Trump berkata, "Kami akan terus membicarakannya."

"Permukiman penduduk itu sangat dan akan terus memperkusut proses perdamaian. Jadi saya menilai Israel harus sangat berhati-hati dengan program pemukiman," ucapnya.

Lebih dari 600.000 orang tinggal di sekitar 140 pemukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada 1967.

Merujuk hukum internasional, program pembangunan desa dan rumah-rumah itu ilegal, walaupun Israel menyangkalnya.

Dalam wawancara itu, Trump menyebut pengakuan AS terhadap Yerusalem Timur sebagai ibu kota Israel merupakan hal paling menonjol selama satu tahun pertama pemerintahannya.

"Saya kira Yerusalem adalah hal besar dan penting," ujarnya.

"Memiliki ibu kota Yerusalem merupakan ihwal yang sangat esensial bagi banyak orang. Pengakuan itu adalah ikrar sangat strategis yang saya buat dan saya telah memenuhinya," tutur Trump.

Israel mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibu kota. Padahal Palestina berencana menjadikan kota yang diduduki Israel dalam Perang Timur Tengah pada 1967 itu sebagai ibu kota negara.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan tidak akan lagi menerima AS sebagai mediator perdamaian negaranya dengan Israel.

Januari lalu, PBB menyinggung kebijakan AS yang menunda pencairan lebih dari setengah bantuan kemanusiaan untuk UNRWA, lembaga di bawah PBB yang menangani pengungsi Palestina.

Pemerintah AS menyebut akan menyerahkan dana sebesar 60 juta dollar AS atau Rp 817 miliar yang sudah dianggarkan untuk UNRWA.

Meski demikian, AS menyatakan masih menahan dana senilai 65 juta dollar AS atau  Rp884 miliar yang baru akan dicairkan jika UNRWA melakukan reformasi.