Presiden Tersingkir Catalonia Berpeluang Kembali?

Ini merupakan pertemuan pertama pasca-pemilu 21 Desember 2017 atas perintah Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy.

Rajoy memerintahkan pemilu ulang setelah membubarkan pemerintahan, dan membekukan status otonomi khusus Catalonia pada 27 Oktober 2017.

Langkah tersebut dilakukan setelah di saat yang sama, Catalonia mendeklarasikan kemerdekannya pasca-referendum 1 Oktober 2017.

Dalam pertemuan pertama parlemen, muncul wacana untuk kembali mengembalikan status presiden tersingkir Catalonia, Carles Puigdemont.

Puigdemont dan empat menterinya bersembunyi di Brussels, Belgia, sejak 30 Oktober 2017 sejak Spanyol membekukan status otonomi Catalonia.

Diberitakan Sky News Rabu (17/1/2018), secara teori, wacana untuk mengembalikan jabatan pemimpin Catalonia kepada Puigdemont bisa terjadi.

Sebab, 70 dari 135 anggota parlemen diisi oleh partai pendukung kemerdekaan.

Apalagi, agenda pertama parlemen Catalonia adalah memilih ketua. Pro-kemerdekaan berusaha menempatkan anggotanya agar kans Puigdemont kembali semakin besar.

Namun, terdapat satu ganjalan utama yang membuat Puigdemont batal menjadi Presiden Catalonia.

Dalam pernyataan Rajoy, sosok yang dipilih menjadi presiden harus hadir dan menempati kantornya.

"Konyol jika ada yang berpikir bisa memerintah Catalonia dari jauh. Apalagi menghindari hukum," sindir Rajoy dilansir dari The Times.

Jika Puigdemont nekat kembali ke Spanyol, maka dia terancam ditangkap oleh polisi dengan tuduhan penghasutan, pemberontakan, dan penyalahgunaan dana publik.

Selain itu, Rajoy juga menyatakan bakal memerpanjang durasi penggunaan Artikel 155 Konstitusi 1978 jika Catalonia masih ngotot memilih Puigdemont.

Artikel 155 berisi kewenangan Madrid untuk mengendalikan langsung daerah dengan otonomi khusus jika daerah tersebut dirasa mengancam stabilitas negara.

Sky News kembali memberitakan, parlemen direncanakan untuk memilih presiden akhir Januari mendatang.