PM Inggris Gelar Rapat Kabinet Terbatas Bahas "Biaya Perceraian" Brexit

Salah satu yang akan dibahas adalah kewajiban Inggris menyetorkan "biaya perceraian" kepada UE setelah proses yang dikenal dengan Brexit ini selesai.

Sesuai dengan Artikel 50 Traktat Lisbon, negara anggota yang hendak memisahkan diri dari UE harus menjalin sejumlah kesepakatan.

Termasuk, memastikan anggaran UE tidak "kosong" ketika resmi berpisah.

Biaya perceraian ini adalah masalah utama mengapa negosiasi Brexit selalu mengalami jalan buntu.

Tanpa adanya penawaran baru, ditambah dengan penanganan masalah perbatasan di Irlandia Utara dan hak maupun kewajiban rakyat Inggris pasca-Brexit, negosiasi tidak akan masuk tahap kedua, yakni pembicaraan hubungan dagang.

BBC melansir Senin (20/11/2017), angka penawaran awal Inggris adalah 20 miliar poundsterling Inggris, sekitar Rp 357 triliun.

Namun, angka itu tidak memuaskan UE.

Muncul kabar Perdana Menteri Theresa May menaikkan tawaran menjadi 38 miliar poundsterling Inggris, atau sekitar Rp 678 triliun.

Namun, Downing Street Nomor 10 langsung menyanggah rumor itu.

Adapun May dilaporkan tengah menggelar rapat kabinet terbatas bersama dengan beberapa menteri seniornya.

Mereka tengah merancang proposal penawaran nominal yang akan menguntungkan kedua belah pihak.

"Masalah ini (biaya perceraian) dibahas secara rahasia karena Inggris harus tegas dalam isu tersebut," ucap Menteri Perdagangan Greg Clark.

Minggu (19/11/2017), Menteri Ekonomi Philip Hammond berkata Inggris akan memberikan proposal baru saat negosiasi digelar.

"Inggris akan menghormati kewajiban ini. Namun, kami akan bernegosiasi habis-habisan terkait aspek finansial," tegas Hammond.