Iran Dituding Kirim Senjara ke Hezbollah Lewat Penerbangan Komersial

NEW YORK, KOMPAS.com - Israel menuduh Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran telah menggunakan pesawat komersial untuk mengirim senjata ke kelompok Hezbollah, seperti dilaporkan Reuters, Rabu (32/11/2016).

Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Danny Danon, dalam suratnya kepada Dewan Keamanan (DK) PBB, Selasa, menuding Iran telah menggunakan pesawat komersial seperti Mahan Air.

PBB telah menjatuhkan sanksi bagi perusahaan ekspedisi Iran karena menyediakan jasanya untuk Pasukan Quds, satuan khusus IRGC dan Hezbollah.

Misi Iran untuk PBB dan Mahan Air tidak dapat dihubungi untuk memberikan tanggapan atas tudingan Israel tersebut.

Danon menulis bahwa anggota Pasukan Quds mengirim senjata dan perlengkapan militer yang dikemas di dalam koper dan dikirim kepada Hezbollah baik lewat Beirut, Lebanon.

Namun, juga senjata itu bisa diterbangkan ke Damaskus, Suriah, untuk selanjutnya didistribusikan ke Hezbollah di Lebanon melalui jalur darat.

“Hal ini menjadi bukti jelas bahwa Iran masih merupakan pemasok utama senjata dan perlengkapan terkait kepada Hezbollah. Jelas sekali bahwa itu melanggar resolusi DK,” tulis Danon.

"DK PBB harus mengecam Iran dan Hezbollah karena pelanggaran terhadap resolusi tersebut," kata Danon dalam suratnya.

Surat Danon kepada 15 negara anggota DK-PBB tidak didukung oleh bukti yang kuat.

Dugaan itu membuat perdebatan terkait perjanjian Iran kian memanas.

PBB bersama enam negara kuat berencana menghapus sanksi ekonomi untuk Iran. Pasalnya Iran telah mengurangi aktivitas pengembangan senjata nuklirnya.

Larangan rudal DK PBB dan embargo senjata Iran secara teknis bukan bagian dari perjanjian nuklir.

Presiden AS terpilih, Donald Trump, bersama beberapa pejabat bidang kemanan nasional yang ia tunjuk mengkritisi kesepakatan nuklir enam – AS, Rusia, China, Inggris, Perancis, dan Jerman (P5+1).

Mereka menduga, perjanjian itu tidak cukup menghentikan dukungan negara Islam tersebut ke terorisme.

"Hentikan seluruh perjanjian nuklir itu, dan ambil jarak sementara,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Pertahanan, Michael Flynn, saat diwawancara Fox News, Maret lalu.

“Coba perhatikan lebih dalam tentang situasi yang kini terjadi di Timur Tengah," kata Flynn, yang ditunjuk Trump untuk menjadi penasihat keamanannya.