Rencana Pindahkan Jasad Marcos ke TMP Picu Unjuk Rasa

MANILA, KOMPAS.com - Rencana Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk memakamkan mantan diktator Ferdinand Marcos dengan upacara kenegaraan menuai protes rakyat negeri itu.

Di bawah guyuran hujan lebat, sekitar 2.000 orang berkumpul di Manila untuk menolak rencana pemindahan jasad Marcos ke Taman Makam Pahlawan Nasional di ibu kota bulan depan.

"Bangsa ini akan jadi bahan tertawaan dunia," kata Senator Risa Hontiveros, satu dari empat anggota parlemen yang hadir dalam unjuk rasa itu.

Keluarga Marcos mengawtkan jasad sang diktator dan ditempatkan di dalam sebuah peti kaca setelah dia meninggal dunia pada 1989 di pengasingan setelah digulingkan tiga tahun sebelumnya.

Keluarga Marcos menuntut agar jasad mantan presiden itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Filipina.

Marcos terpilih menjadi presiden Filipina pada 1965 dan pada 1972 dia memberlakukan undang-undang darurat yang membuatnya menjadi seorang diktator.

Di masa kekuasaan Marcos, keluarga dan kroninya memperkaya diri dengan cara korupsi dan militer Filipina dengan brutal membungkam semua pihak yang berseberangan dengan Marcos.

Namun, Duterte yang memosisikan diri sebagai tokoh anti-korupsi, justru membela Marcos. Dia mengatakan, ayahnya pernah bekerja di dalam kabinet Marcos dan dia juga pernah memberikan suara untuk Marcos.

Sebelumnya Duterte mengatakan, dia bisa memenangkan pemilihan presiden juga tak lepas dari dukungan keluarga Marcos yang masih sangat berpengaruh di wilayah utara Filipina.

Aksi unjuk rasa pada Minggu (14/8/2016) itu juga diikuti sejumlah orang yang pernah disiksa dan dipenjara di masa pemerintahan Marcos.

Para kerabat orang-orang yang tewas dibunuh tanpa diadili di masa Marcos juga hadir dalam unjuk rasa tersebut.

Sementara itu, Ricardo Jose, seorang guru besar di Universitas Filipina, mengatakan Marcos mendapatkan medali keberanian dalam perang dengan membuat catatan palsu keanggotannya di dalam kelompok perlawanan anti-Jepang dalam Perang Dunia II.