Puluhan Ribu Warga Korsel Kembali Berunjuk Rasa Desak Presiden Park Mundur

SEOUL, KOMPAS.com - Puluhan ribu warga Korea Selatan berunjuk rasa di ibu kota Seoul, Sabtu (5/12/2015), mendesak Presiden Park Geun-Hye mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengunjuk rasa menuding Presiden Park sudah mengorbankan para pekerja dan petani untuk bisnis besar serta menulis ulang buku teks sejarah yang mengagung-agungkan kekuasaan otoriter ayahnya.

Pengunjuk rasa berjumlah sekitar 30.000 orang. Mereka memakai masker sebagai simbol protes atas pelarangan memakai masker dalam demonstrasi.

Sambil menggelar long march, para pengunjuk rasa memampangkan poster bertuliskan "Mundur Park Geun-Hye".

Polisi pada awalnya melarang unjuk rasa pada Sabtu, namun penyelenggara mengajukan banding ke Pengadilan Tata Negara Seoul dan menang. Hal itu juga membuka jalan untuk protes besar-besaran kedua di ibu kota dalam waktu satu bulan ini.

Unjuk rasa pertama digelar pada 14 November lalu dengan dihadiri 60.000 orang. Demonstrasi berujung bentrokan antara pengunjuk rasa dengan kepolisian.

Dalam bentrokan di luar Kantor Distrik Jongro, seorang pengunjuk rasa dari petani, Baek Nam-Ki (69) jatuh akibat terkena tembakan gas air mata.

Namun dalam unjuk rasa damai kali ini, penyelenggara melibatkan 300 pemuka agama dari Buddha, Katolik dan Protestan dengan membawa bunga mencegah pengunjuk rasa menerobos barikade polisi.

Sementara itu, saat memimpin pertemuan kabinet pada 24 November lalu, Park menggambarkan unjuk rasa pertama itu sebagai upaya "untuk menghapus aturan hukum dan melemahkan pemerintah". Park pun memerintahkan tindakan keras terhadap mereka yang melakukan unjuk rasa ilegal dan melanggar aturan.

Dia juga menyerukan larangan bagi pengunjuk rasa memakai masker karena itu salah satu ciri khas kelompok Negara Islam Irak dan Suriah. Seruan itu memicu reaksi kemarahan dari pengunjuk rasa.

Pemerintahan Park mengalami guncangan oleh aksi unjuk rasa besar-besaran karena rencananya membikin buku teks sejarah baru untuk sekolah, membuat pasar pertanian lebih terbuka dan mereformasi pasar tenaga kerja yang memudahkan pemecatan buruh dan pemotongan gaji pekerja tua.