Indonesia Berharap Myanmar Tegakkan HAM di Rakhine

NAYPYIDAW, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi yang berkembang di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Indonesia juga menegaskan sikapnya bahwa perlindungan hak asasi manusia penting bagi semua masyarakat di Rakhine, terutama etnis minoritas Muslim Rohingya, yang sebagian warganya telah melarikan diri dari kekerasan di sana.

“Saya kembali menyampaikan keprihatinan Indonesia kepada State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi terhadap situasi di Rakhine State,” kata Menlu RI Retno Marsudi setelah bertemu dengan Daw Aung San Suu Kyi di Naypyidaw, Myanmar, Selasa (6/12/2016) malam.

Retno dan Suu Kyi membahas secara terbuka situasi dan perkembangan yang terjadi di Rakhine, sebagaimana disampaikan juru bicara Kemenlu RI, Arrmanantha Nasir, Rabu (7/12/2016) pagi ini.

Menlu RI menegaskankan pentingnya keamanan dan stabilitas segera dicapai bagi upaya untuk meneruskan pembangunan yang inklusif di Rakhine.

Menlu Retno juga menyampaikan harapannya agar pemerintah Myanmar tetap menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan terhadap HAM semua masyarakat di Rakhine, termasuk minoritas Muslim, khususnya dalam upaya pemulihan stabilitas.

“Masalah inklusivitas, di mana semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, menjadi kunci dari penyelesaian situasi di Rakhine,” ucap Retno.

Suu Kyi sependapat dengan Retno atas pentingnya pembangunan yang inklusif.

Retno juga menekankan mengenai pentingnya akses bagi bantuan kemanusiaan ke Rakhine. Permintaan ini ditanggapi secara positif oleh Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar.

Suu Kyi menyampaikan apresiasi atas dukungan pembangunan Indonesia selama ini, termasuk bantuan kemanusiaan yang telah masuk ke Rakhine pasca-kejadian 9 Oktober 2016.

“Pemerintah Myanmar telah membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan dari Indonesia sehingga memungkinkan bantuan dari Pos Kemanusiaan Peduli Umat untuk sampai di Rakhine,” ujar Retno.

Masyarakat Indonesia telah memberikan bantuan pembangunan dua sekolah di wilayah Rakhine. Pembangunan ini telah selesai dilakukan.

Saat ini, Indonesia telah membantu pembangunan enam sekolah di Rakhine.

Menlu RI juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk terus melanjutkan kerja sama dalam pembangunan sarana atau prasarana pendidikan dan kesehatan di Rakhine.

Dalam kaitan ini, Menlu RI menyampaikan rencana Indonesia untuk membantu pembangunan rumah fasilitas kesehatan di atas lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi di Rakhine.

Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan toleransi dan harmoni masyarakat di Rakhine State, Indonesia dan Myanmar sepakat untuk meningkatkan kerja sama interfaith dialogue.

Indonesia juga akan teruskan bantuan kapasitas kepada Myanmar di bidang good governance, demokrasi,  dan HAM.

Indonesia akan terus melakukan engagement secara intensif, baik dengan pemerintah Myanmar, komisi yang dipimpin oleh Koffi Anan, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap situasi Rakhine.