"Kaus Merah" Malaysia Protes Grup Media Didanai Asing

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Ratusan pengunjuk rasa propemerintah Malaysia, Sabtu (5/11/2016), melakukan protes di luar kantor salah satu kelompok media di Kuala Lumpur.

Massa menuntut penutupan setelah adanya laporan media tersebut menerima dana dari organisasi yang berjaringan dengan taipan bisnis Amerika Serikat, George Soros, seperti dilaporkan Reuters.

Sebagian besar kelompok Melayu yang menyebut dirinya "Kaus Merah" menduga adanya dana asing diterima oleh portal berita terkemuka, Malaysiakini, yang digunakan untuk memengaruhi pemilihan umum dengan tujuan menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak.

Unjuk rasa itu diharapkan memperkecil aksi massa yang diagendakan kelompok demokrasi Bersih pada 19 November yang menuntut pengunduran diri Najib atas dugaan korupsi.

Dengan mengenakan kaus merah, para pengunjuk rasa menyerukan, "Bubarkan, bubarkan! Bubarkan Malaysiakini!"

"Kami tidak ingin ada pihak luar mencampuri negara kami," kata pemimpin Kaus Merah, Jamal Yunos yang juga seorang anggota Partai Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO).

Lebih dari seratusan orang terlibat bentrokan dengan polisi yang berjaga-jaga di dalam dan sekitar kantor Malaysiakini.

Kontroversi tersebut meletus setelah situs pembocor DC leaks menyingkap beberapa dokumen yang diduga menunjukkan Open Society Foundations (OSF) yang didanai Soros membiayai organisasi setempat untuk memengaruhi hasil pemilu mendatang pada 2018.

Malaysiakini dan sejumlah organisasi lain seperti Bersih memiliki jaringan pendanaan dengan OSF.

Malaysiakini menyatakan bahwa dana dari OSF digunakan hanya untuk memproduksi beberapa berita di Sarawak dan merupakan sebagian kecil dari pendapatan.

Pemimpin redaksi Steven Gan dalam konferensi pers setelah aksi unjuk rasa bubar mengatakan bahwa tidak ada satu pun pemegang saham atau penyandang dana yang bisa memengaruhi kebijakan redaksi.

"Anda bisa bertanya pada sejumlah wartawan atau redaktur kami...bahwa hal itu sangat tidak mungkin," ujarnya.

Dia tidak sempat memikirkan undang-undang yang memperbolehkan pemerintah menutup perusahaannya.

Jamal sebelumnya telah berjanji untuk "meruntuhkan" kantor Malaysiakini dengan mengumpulkan lebih dari 20.000 pengunjuk rasa.

"Ancaman terhadap Malaysiakini menjadi contoh terkini di negara ini atas hak untuk bebas berekspresi berada di bawah serangan," kata Amnesty International dalam pernyataannya, Jumat (4/11) lalu.

Pemerintahan Najib menindak media dan masyarakat madani sebagai upaya untuk membungkam kritikan atas keterlibatannya dalam skandal pencucian uang di perusahaan milik negara 1MDB.

Pada bulan Juli lalu, Kejaksaan AS, mengajukan tuntutan atas tuduhan penipuan di 1MDB lebih dari 3,5 miliar dolar AS.

Najib menampik tuduhan telah melakukan berbagai tindakan pelanggaran dan menyatakan bahwa Malaysia akan bekerja sama dengan semua investigator internasional.