Terkait Narkoba di Filipina, 1.067 Orang Dibunuh di Luar Operasi Polisi

MANILA, KOMPAS.com - Filipina telah mencatat sekitar 1.800 orang dibunuh karena tersangkut kasus narkoba sejak Presiden Rodrigo Duterte menjabat tujuh pekan silam.

Pada hari-hari pertama kepemimpinannya, Duterte lebih memfokuskan diri pada upaya memerangi jaringan pengedar narkoba.

Kepala Kepolisian Filipina, Ronald Dela Rosa, mengatakan kepada sebuah komite Senat, Senin (22/8/2016),  712 pengedar dan pengguna narkoba tewas dalam operasi polisi sejak 1 Juli.

Namun, mayoritas atau 1.067 orang di antaranya justru tewas di luar operasi polisi.

Dela Rosa berjanji akan menyelidiki pembunuhan di luar operasi aparat kepolisian, seperti dilaporkan Reuters. 

Komentar orang nomor satu di kepolisian Filipina itu terjadi sehari setelah Duterte mengecam Perserikatan Bansa-Bangsa (PBB) karena mengkritik gelombang kematian terkait narkoba itu.

Jumlah tersangka pengedar dan pengguna narkotika yang tewas dalam perang melawan narkoba yang diserukan Duterte selama tujuh pekan terakhir, sejak 9 Mei, ialah mencapai 900 orang. 

Duterte mengatakan dalam sebuah konferensi pers Minggu malam bahwa Filipina akan meninggalkan PBB menyusul kritik organisasi itu terhadap perang melawan narkoba.

Presiden Duterte bahkan mengundang China dan negara lainnya untuk membentuk sebuah forum global yang baru, menuduh PBB telah gagal memenuhi mandatnya.

"Saya akan undang semua negara. Saya mungkin akan undang China dan negara-negara Afrika," tambah dia.

Namun, Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay, Senin (22/8/2016), mengatakan, Filipina akan tetap menjadi anggota PBB.

Yasay juga menjelaskan bahwa komentar Presiden Duterte itu sebagai ungkapan dari ‘kekecewaan yang mendalam dan frustrasi’ atas PBB.

"Kami berkomitmen untuk PBB meskipun banyak frustrasi dan kekecewaan terhadap lembaga internasional ini," ujar Yasay dalam konferensi pers.

Pekan lalu, dua ahli HAM PBB mendesak Manila untuk menghentikan eksekusi ekstra-yudisial (di luar proses hukum) dan pembunuhan.

Yasay mengatakan, Duterte telah berjanji untuk menegakkan HAM dalam perang melawan peredaran narkoba dan telah memerintahkan polisi untuk menyelidiki dan menuntut pelaku.

Senator Leila de Lima, seorang pengeritik Duterte,  mendesak polisi dan pejabat anti-narkotika untuk menjelaskan adanya peningkatan pembunuhan yang ‘belum pernah terjadi sebelumnya’.