Indonesia Usulkan Harmonisasi Standar Antar-Negara Anggota pada Pertemuan D-8

KAIRO, KOMPAS.com - Kerjasama industri di antara negara-negara anggota Developing-8 (D-8) sudah memasuki putaran baru.

Hal itu ditandai dengan The 9th Working Group on Industrial Cooperation dan The 5th Ministerial Meeting D-8 on Industrial Cooperation, yang diadakan di Kairo, Mesir, 9-11 Mei 2016.

Sidang kali ini, seperti dilaporkan wartawan Kompas dari Kairo, Musthafa Abd Rahman,  hanya akan berfokus pada pembahasan isu-isu kerjasama sektor industri di antara negara anggota D-8.

Kelompok yang dibentuk pada Oktober 1996 di Istanbul, Turki, ini terdiri dari delapan negara Muslim  sedang berkembang, yang secara lengkap disebut Organisasi Kerja Sama Ekonomi 8 Negara Berkembang dan disingkat D-8.

Depalan negara yang bergabung sebagai anggota itu adalah Banglades, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan,  dan Turki.

Dalam pertemuan kali ini di Kairo, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Industri Internasional (KPAII), Kementerian Perindustrian, Achmad Sigit Dwiwahjono.

Secara umum terdapat 13 Gugus Tugas (TF) yang dibahas dalam sidang D-8 kali ini, yaitu terkait Industri Kecil dan Menengah (IKM), otomotif, petrokimia, semen, elektronik dan teknologi informasi, permesinan, kerjasama di bidang teknologi, standardisasi dan akreditasi, energi, industri makanan, baja dan besi, kaca dan keramik, serta tekstil dan garmen.

Delegasi Indonesia hanya berpartisipasi dalam lima TF yaitu terkait IKM, industri makanan, otomotif, petrokimia, tekstil,  dan garmen.

Delegasi dari Tanah Air mengusulkan harmonisasi standar di antara negara anggota D-8.

Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi berbagai hambatan teknis untuk meningkatkan akses pasar terhadap negara-negara anggota.

Adapun bentuk aktual kerjasama yang ditawarkan Delegasi RI adalah persetujuan pengakuan bersama, penyelarasan standar untuk lab uji sertifikasi, penelitian bersama, peningkatan kapasitas dan transfer teknologi antarnegara  anggota.

Selain itu, ditekankan pula pentingnya keberlanjutan komunikasi dan koordinasi antarnegara anggota dan pengembangan website sebagai media untuk saling berbagi data dan informasi.

Sedangkan untuk bidang industri tekstil dan garmen, Indonesia juga menekankan pentingnya harmonisasi standar pengujian dan sertifikasi untuk produk tekstil, harmonisasi prosedur inspeksi pra pengapalan, serta penjajakan berbagai potensi kerjasama lainnya.

Dalam sektor industri makanan, delegasi Indonesia mengusulkan adanya pengakuan standar antara negara-negara anggota terkait sertifikasi halal.

Hal itu diusulkan, mengingat salah satu persamaan fundamental dari negara-negara anggota D-8 tersebut adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.          

Di sela-sela pertemuan D-8, Achmad Sigit Dwiwahjono dan rombongan juga mengadakan pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Mesir, Helmy Fauzy.

Pada pertemuan itu dibahas perkembangan dan potensi kerjasama di bidang industri antara Indonesia dan Mesir secara bilateral.

Salah satu isu yang dibahas adalah rencana kerjasama PT INKA dengan salah satu BUMN di Mesir yang saat ini masih dalam tahap negosiasi.