Kompromi Jadi Kunci Perdamaian, Bukan Hanya Gencatan Senjata

SANA’A, KOMPAS.com –  Pembicaraan damai di Yaman yang akan dilaksanakan pada Senin (18/4/2016) pekan depan memerlukan kesediaan untuk melakukan kompromi oleh kubu pemerintah dan pemberontak Houthi. Tidak cukup hanya dengan gencatan senjata.

Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Ismail Ould Cheikh Ahmed, mengungkapkan hal itu pada Minggu (10/4/2016). Ia menyambut baik gencatan senjata yang telah dimulai sejak Minggu malam dengan mengharapkan agar kedua pihak yang bertika terlibat aktif dalam perundingan Senin depan.

Inilah saatnya untuk memperbaiki situasi di Yaman. Menurut Deutche Welle, hingga  Senin (11/4/2016), gencatan senjata berjalan mulus, kecuali sebuah pelanggaran terjadi di Taiz.

Penduduk dan wartawan di kota Taiz mengatakan, setelah tengah malam kemarin pemberontak menembaki daerah hunian dan pangkalan militer. Kota Taiz selama ini jadi ajang pertempuran utama antara pemberontak Houthi dan pemerintah.

Kini pemerintah yang didukung Arab Saudi dan pemberontak Houthi yang didukung Iran setuju mendukung gencatan senjata yang pelaksanaannya didukung PBB.

Selama ini, perang lebih besar, terutama perang Suriah menutupi kenyataan pahit di Yaman. Menurut kelompok pegiat hak asasi manusia, sejauh ini 6.200 warga Yaman tewas dan 2,4 juta orang mengungsi akibat perang, dan itu terjadi setiap hari.

Ahmed mengatakan, syarat gencatan senjata mencakup komitmen untuk memungkinkan pemberian bantuan bagi seluruh warga Yaman. Menurut PBB, ratusan ribu anak-anak terancam kekurangan bahan pangan dan jutaan tidak memiliki akses bagi pertolongan medis dan air bersih.

Maret lalu, Badan urusan Pangan PBB (WFP) melaporkan, hampir separuh dari 22 provinsi di Yaman berada dalam ambang kelaparan.

Gencatan senjata jadi kesempatan nyata untuk membangun kembali negara yang dilanda kekerasan terlalu lama.

Ahmed menekankan, perdamaian membutuhkan kesediaan berkompromi dari semua pihak, juga keberanian dan tekad untuk mencapai kesepakatan.

Gencatan senjata jadi langkah awal menuju perundingan perdamaian yang akan dimulai 18 April di Kuwait, di bawah pengawasan PBB.

Ahmed menambahkan, sebuah komite yang dibentuk spesial untuk deeskalasi dan koordinasi, juga perwakilan milier dari kedua belah pihak akan membantu agar gencatan senjata terus terlaksana.

Perundingan perdamaian akan berfokus pada lima bidang terpenting: penarikan milisi dan kelompok bersenjata, penyerahan senjata berat kepada negara, pengaturan keamanan interim, pendirian institusi negara dan dialog politik, serta pembentukan komite spesial yang mengurus tahanan.