Penulis Blog Politik Ternama Vietnam Divonis 5 Tahun Penjara

HANOI, KOMPAS.com – Penulis blok politik terkenal di Vietnam, Nguyen Huu Vinh, Rabu (23/3/2016),  divonis lima tahun penjara karena terbukti telah menyalahgunakan kebebasan demokrasi. Asistennya, Nguyen Thi Minh Thuy, dibui tiga tahun.

Tidakan hukum itu telah menuai protes massa dan kritik tajam dari para aktivis hak asasi manusia. Amerika Serikat pun menyatakan keprihatinnya.

Materi tulisan Vinh di blognya sangat beragam. Entah itu berita, komentar, maupun informasi yang mestinya untuk kalangan dalam pemerintah.

Pengadilan Hanoi mengatakan, kedua penulis blog itu telah melakukan pelanggaran kebebasan dan pelanggaran atas kepentingan negara. Vinh dan Thuy membantah kaitan apapun dengan blog mereka.

Vinh sebelumnya pernah bertugas sebagi polisi sebelum mendirikan sebuah perusahaan penyidikan sendiri dengan menjadi detektif swasta.  Dia adalah anak seorang menteri dan mantan duta besar Vietnam untuk Uni Soviet.

Vinh ditangkap pada 2014. Blognya yang diberi nama Ba Sam menarik minat pengunjung sampai jutaan kali.

Vietnam telah banyak mendapat kritik dari dalam dan luar negeri karena pengekangan atas perbedaan pendapat. Media mass dikuasai negara dan diatur secara ketat.

Akibatnya, internet menjadi salah satu forum bagi warga untuk mengkritik pemerintah. Orang-orang bergalih ke blog untuk membaca tentang isu-isu yang berkembang.

Pengacara Ha Huy Son mengatakan, putusan hakim tidak adil dan kedua kliennya mungkin akan mengajukan banding.

"Bukti yang digunakan selama persidangan dan bukti disebut dalam putusan berbeda," kata Son. "Bukti dimaksud dalam putusan belum diverifikasi, tidak ada waktu untuk menanggapi."

Sidang keduanya Hanoi diwarnai aksi unjuk rasa yang menuntut pembebasannya. Vietnam dengan partai komunisnya sering juga mendapat kecaman dari kelompok aktivis HAM/

Shawn Crispin dari perwakilan Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) di Asia Tenggara menyebut putusan hakim itu sebagai parodi keadilan. CPJ berbasis di New York, AS.

"Jika Vietnam ingin dilihat sebagai anggota yang bertanggung jawab dari masyarakat internasional dan mitra terpercaya dalam perjanjian multilateral, termasuk Trans-Pacific Partnership, tipe keyakinan anti-negara palsu harus segera dihentikan," kata Crispin.