Myanmar Segera Bentuk Kementerian Urusan Etnis

Tugas untama kementerian baru itu adalah menangani dan mengelola konflik etnis di negara itu. Kyaw menyampaikan gagasannya itu ketika memberikan pidato pertamanya di parlemen, Senin pagi.

Kyaw, orang kepercayaan tokoh pro-demokrasi Aung San Suu Kyi, menunjukkan keprihatinannya terhadap persoalan etnis minoritas. Salah satu konflik yang dikecam dunia internasional ialah perlakukan tidak manusiawi terhadap etnis minoritas Rohingya.

Menurut Kyaw, konflik etnis merupakan warisan perang saudara yang tidak boleh terjadi lagi. Oleh karena itu, pengelolaan konflik etnis akan menjadi prioritas utama pemerintahannya.

"Sebuah kementerian urusan etnis sangat penting bagi masa depan Myanmar, yang membutuhkan perdamaian, pembangunan dan keberlanjutan," katanya kepada parlemen.

Pidato pertama Kyaw di parlemen itu berpusat pada rencana untuk merampingkan birokrasi negara. Sebab, pada saat ini, pemerintahan Myanmar terdiri dari 36 kementerian yang oleh Kyaw dilihat terlalu gendut untuk negara miskin.

Kyaw meraih suara mayoritas parlemen dalam pemilihan pekan lalu. Mulai awal April mendatang, ia akan secara resmi memerintah untuk menggantikan posisi Thein Sein setelah Myanmar dipimpin oleh junta militer selama 54 tahun.

Sekitar 240.000 orang kehilangan tempat tinggal akibat konflik etnis antara kelompok minoritas Rohingya dengan penduduk lokal, etnis mayoritas, di Kachin dan Rakhine. Puluhan ribu Muslim Rohingya terperangkap di kamp pengungsian menyusul konflik pada 2012.

Presiden baru Miyanmar itu tidak ingin konflik entis berkelanjutan. Ia berencana untuk membentuk kementerian khusus untuk mengatasi dan mengelola konflik sektarian dan etnis.

Volker Turk, Asisten Komisioner Tinggi bagi Perlindungan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, komunitas internasional memahami problem Myanmar. Terutama konflik di Rakhine yang sangat ruwet.

"Kita berharap banyak bahwa pemerintahan baru Myanmar akan melihat situasi yang sangat khusus dari Rakhine dan menemukan cara dan sarana untuk mengatasi itu, dalam berurusan dengan semua populasi yang ada," katanya kepada wartawan di Bangkok .