Ini Alasan Desakan Mundur untuk Tony Abbott sebagai PM Australia

Desas-desus bahwa kabinet dan anggota parlemen dari partai yang memerintah kembali khawatir terhadap kinerja Tony Abbott sudah beredar sejak awal pekan lalu.

Daftar yang bocor—berisi nama-nama menteri yang ingin disingkirkan oleh Abbott—dilaporkan membuat banyak orang di kabinet marah.

Lantas, pada Senin, dua jajak pendapat umum yang diselenggarakan oleh dua perusahaan media besar menunjukkan kemungkinan bahwa akan ada banyak suara yang beralih dari partai pemerintah dalam pemilihan sela di Australia Barat pada Sabtu (19/9/2015).

Ketika Turnbull yang menjabat sebagai menteri komunikasi mengumumkan niatnya untuk menantang Tony Abbott pada Senin (14/9/2015) sore, ia berbicara jujur.

Dalam pemungutan internal partai, Perdana Menteri Tony Abbott dikalahkan oleh Turnbulll sebagai pemimpin Partai Liberal yang berkuasa. Dengan demikian, Turnbull akan menjadi perdana menteri selanjutnya.

Kepada para wartawan, ia mengatakan, bila Abbott tetap berkuasa, koalisi Nasional-Liberal akan kalah dalam pemilihan umum yang dijadwalkan akan digelar pada pertengahan tahun depan.

Dia menambahkan, perdana menteri gagal membuat terobosan ekonomi; kehilangan kepercayaan di sektor bisnis; gagal membeberkan tantangan dan peluang yang dihadapi bangsa; serta mengembangkan kebijakan sambil berjalan.

Pengalaman partai buruh

Bagaimanapun, banyak orang di dalam koalisi sudah mewanti-wanti agar Tony Abbott tidak dilengserkan supaya Australia tidak sampai mengalami bencana kepemimpinan seperti yang terjadi pada pemerintahan Partai Buruh sebelumnya.

Kala itu, Wakil PM Julia Gillard menggusur pemimpinnya, Kevin Rudd, tetapi tak lama kemudian Rudd balik melengserkan Gillard. Rudd akhirnya dihukum oleh pemilih dalam pemilihan umum tahun 2013.

Lantas bagaimana Partai Liberal mengalami persoalan ini?

Pemerintah menjalani bulan-bulan pertama dengan baik dua tahun lalu.

Pemerintah mewujudkan janji pemilu untuk mencabut pajak bagi para pemancar gas rumah kaca terbesar di negara itu atau dikenal dengan nama pajak karbon. Pemerintah juga mencabut 30 persen pajak keuntungan dari batubara dan biji besi.

Kebijakan imigrasi yang ketat, termasuk mengusir perahu-perahu yang membawa imigran dan memaksa kembali ke perairan Indonesia, memang mampu mengerem arus pencari suaka.

Langkah itu disambut masyarakat Australia, tetapi mantra Abbot yang menyebutkan bahwa ia "menghentikan perahu" dan "memotong pajak" akhirnya tidak mujarab lagi.

Ketidakmampuannya menjelaskan langkah-langkah pengetatan anggaran, dan kegagalannya meyakinkan senat untuk menyetujui penghematan anggaran, tecermin dalam berbagai jajak pendapat.