PBB Sebut Polisi Kongo Bertanggungjawab Terhadap Bentrokan yang Tewaskan 42 Orang

KINSHASA, KOMPAS.com - Persatuan Bangsa-bangsa menyatakan, puluhan orang terbunuh dan menghilang saat terjadi bentrok antara polisi Republik Demokratik Kongo dengan komplotan pemuda di pusat kota, Rabu (15/10/2014).

Seorang staf kantor Hak Asasi Manusia PBB, Operasi Likofi itu memakan korban jiwa sebanyak 42 orang, termasuk empat anak-anak. Banyak dari mereka yang ditembak di sekitar rumahnya atau ketika keluar dari rumahnya.

Laporan tersebut menyatakan, sekitar 9 orang telah diringkus dan 32 lainnya menghilang. Namun, kemungkinan jumlahnya bisa bertambah karena banyak kerabat korban yang enggan berbicara karena takut akan aksi pembalasan.

"Sebagian besar (korban) dieksekusi dengan cara ditembak, dicekik, atau digantung. Dan banyak tubuh yang dibuang ke sungai atau dikubur di kuburan massal," tutur laporan tersebut.

PBB menyatakan bahwa pejabat kelas atas di Kinshasa sudah lama mengawasi tindakan brutal tersebut. Beberapa polisi lainnya pun telah menerima perintah sepanjang bentrok dengan geng Kinshasa itu berlangsung.

Komplotan tersebut dikenal sebagai Kuluna. Mereka biasanya berkeliaran di jalanan bersenjatakan parang, kerap di bawah pengaruh obat-obatan atau alkohol, mencopet tas, perhiasan, dan ponsel. Mereka pun tak segan membunuh korbannya yang berani melawan.

Komplotan tersebut telah meneror jalanan di Kinshasa sebelum dilakukan operasi Likofi yang dilakukan antara November 2013 dan Februari tahun ini. Namun, banyak yang menduga polisi tidak cekatan mengatur taktik untuk menghentikan perilaku komplotan tersebut. Media lokal pun menunjukkan tingkat kejahatan justru meningkat setelah operasi dihentikan.

"Saya terkejut oleh gravitasi pelanggaran HAM yang didokumentasikan dalam laporan ini dan saya menyerukan kepada pemerintah Kongo untuk mengadili para pelaku secepatnya," kata komisaris HAM Zeid Ra'ad Al Hussein, dalam pernyataannya.

PBB mendesak pemerintah Kongo untuk memimpin gerakan yang independen, kredibel dan investigasi yang berimbang atas pembunuhan oleh polisi ini dan menuntut semua pelaku dugaan pelanggaran tersebut, tak peduli apa pun jabatannya.

Wakil Komisaris Jenderal polisi Kongo, Jenderal Gaston Luzembo, mengatakan, penyelidikan awal sedang berlangsung ke dalam operasi Likofi. Laporan PBB juga menerbitkan surat jawaban dari Menteri Dalam Negeri Kongo Richard Muyej. Dalam suratnya, Muyej mengatakan, proses hukum telah diambil terhadap beberapa petugas polisi yang terlibat dalam operasi itu, tanpa mengatakan berapa banyak jumlahnya.