Skandal Korupsi Dua Menteri Pertahanan dan Agenda Modernisasi Militer China

SETELAH berbulan-bulan penuh spekulasi dan sikap tertutup pemerintah, China akhirnya mengonfirmasi bahwa dua mantan menteri pertahanannya yang menghilang dari pandangan publik sejak tahun lalu telah diselidiki karena kasus dugaan korupsi.

Kejatuhan dramatis mereka dari jabatannya telah menyingkap dugaan penipuan yang mengakar dalam di sektor-sektor penting di tengah upaya modernisasi militer yang dipimpin oleh pemimpin China, Xi Jinping. Perang melawan korupsi telah dilakukan selama satu dekade. Hal itu lalu memicu pertanyaan tentang kesiapan tempur militer China saat ketegangan geopolitik meningkat.

Li Shangfu, yang disingkirkan secara mendadak sebagai menteri pertahanan pada Oktober tahun lalu setelah menjabat hanya tujuh bulan, dan Wei Fenghe, yang menjabat dari tahun 2018 hingga 2023, telah dikeluarkan dari Partai Komunis menyusul adanya penyelidikan itu. Media Pemerintah China melaporkan pada Kamis lalu, kasus kedua orang itu kini diserahkan kepada para jaksa militer untuk proses dakwaan.

Mereka berdua merupakan sosok dengan jabatan tertinggi yang terkena imbas pembersihan menyeluruh di lembaga pertahanan China sejak musim panas lalu. Lebih dari selusin jenderal senior dan eksekutif di industri militer China telah dipecat sejak musim panas lalu itu.

Gejolak di jajaran atas Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army/PLA) terjadi ketika Xi Jinping berusaha untuk membuat angkatan bersenjata China lebih kuat, lebih siap tempur, dan lebih agresif dalam menegaskan klaim teritorialnya yang disengketakan dengan sejumlah negara tetangga.

Pada puncak kariernya, mantan Menteri Pertahanan Li dan Wei kerap melontarkan pernyataan keras di hadapan para pejabat tinggi militer dunia. Dalam sejumlah forum keamanan regional, kedua jenderal itu memperingatkan bahwa militer China akan berjuang “dengan segala cara” jika ada yang berani “memisahkan” Taiwan dari China. Mereka juga melontarkan sindiran halus terhadap Amerika Serikat (AS), dan bersumpah untuk melawan “hegemoni” di Laut China Selatan yang disengketakan.

Keduanya dipromosikan di bawah pemerintahan Xi. Pemecatan mereka terjadi walau Xi Jinping telah melakukan kampanye anti-korupsi selama lebih dari satu dekade.

Sejumlah pakar lalu mengatakan, kasus yang menimpa dua menteri pertahanan itu menunjukkan sulitnya mencegah korupsi di level tertinggi di militer China.

James Char, peneliti di S Rajaratnam School of International Studies di Singapura, mengatakan, walau kampanye anti-korupsi Xi Jinping telah mencatat beberapa keberhasilan, kurangnya pengawasan sipil yang memadai dan sistem hukum yang independen membuat PLA bergantung pada penyelidik internalnya untuk melakukan pengawasan. “Itu sulit, jadi korupsi pasti akan terus berlanjut,” ujarnya.