Ada Apa di Balik Protes di Kenya yang Tewaskan 22 Orang?

Apakah Ruto Berbohong Kepada Para Pemilih Kenya?

Saat berkampanye untuk jabatan presiden di tahun 2022, Ruto terus-menerus meyakinkan para pendukungnya bahwa ia akan menerapkan model ekonomi dari bawah ke atas. Ia yakin pendekatan semacam itu akan mampu menurunkan biaya hidup, memberantas kelaparan, menciptakan lapangan kerja, dan dengan demikian memperluas golongan pajak.

Namun, janjinya tak sesuai kenyataan. Pemerintahan Ruto diguncang oleh aksi mogok pegawai negeri sipil akibat gaji yang belum dibayarkan dan tuntutan upah yang lebih tinggi.

Para pengkritiknya menuduhnya telah berbohong kepada para pemilih dan justru lebih fokus kepada peningkatan pajak. Ia juga dituduh tak berbuat banyak untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Kenya, khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor informal.

Di sisi lain, pemerintahan Ruto menyalahkan sebagian besar defisit anggaran dan utang pada pemerintahan pendahulunya, Uhuru Kenyatta.

Bagaimana Situasi Politik di Kenya?

Protes terhadap RUU kenaikan pajak ini telah melibatkan setidaknya 35 dari 47 daerah di Kenya. Mulai dari penjarahan hingga perusakan properti beberapa kali dilaporkan selama protes tersebut berlangsung.

Saat ini, Kenya terpantau masih tegang, terutama setelah Ruto berpidato dan menyebutkan protes tersebut sebagai “pengkhianatan.” Dalam pidatonya, Ruto juga memperingatkan bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan sumber daya negara untuk mengadili “penjahat” yang ia tuduh membajak protes.

Sebelumnya, terdapat laporan bahwa Presiden Ruto telah memerintahkan militer untuk mendukung polisi selama protes di hari Selasa.

Pemimpin oposisi, Raila Odinga dan mantan Presiden Kenyatta telah meminta pemerintah untuk mengakhiri kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan “mendengarkan rakyat”.

Pada dasarnya, lanskap politik Kenya saat ini merupakan sebuah interaksi kompleks dari aliansi etnis, kepentingan ekonomi, dan keluhan historis yang bermula sejak kemerdekaan negara itu tahun 1963. Kenya biasanya merupakan negara demokrasi yang stabil, namun memang memiliki sejarah sengketa pemilihan umum yang melekat.