SEBANYAK 22 orang tewas dalam protes mematikan yang terjadi di Kenya pada Selasa (25/6/2024). Data itu menurut Kenya National Human Rights Commission. Kepolisian Kenya dilaporkan telah melepas tembakan yang mengakibatkan kematian banyak demonstran di hari itu. Sebagian gedung parlemen Kenya juga mengalami kerusakan akibat dibakar para demonstran.
Walau tak ada lagi kekerasan yang dilaporkan pada keesokan harinya, namun masyarakat Kenya masih ketakutan.
Ibu dari seorang remaja yang tewas pada protes hari Selasa, Edith Wanjiku, mengatakan kepada wartawan bahwa polisi yang menembak putranya patut didakwa karena telah membunuh anaknya yang baru berusia 19 tahun dan tidak bersenjata.
“Dia baru saja menyelesaikan sekolah dan melakukan protes damai,” katanya.
Kenya telah bergulat dengan banyak demonstrasi besar-besaran. Meski begitu, demonstrasi baru-baru ini merupakan serangan terhadap pemerintah Kenya terbesar yang pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir.
Apakah yang menyebabkan Kenya masuk ke dalam situasi mematikan tersebut?
Aksi protes itu bermula dari rancangan undang-undang (RUU) keuangan yang menguraikan bagaimana pemerintah akan membelanjakan uang. RUU ini biasanya diajukan ke parlemen sebelum dimulainya tahun fiskal. Di Kenya, tahun fiskal berlangsung dari Juli hingga Juni.
Para demonstran yang umumnya kaum muda Kenya yang mengaku datang dari Generasi Z telah melakukan unjuk rasa selama berhari-hari guna menentang RUU keuangan negara terbaru. Menurut mereka, RUU itu akan semakin memberatkan pajak para pekerja yang sebelumnya sudah terkena pajak berlebihan.
Setelah diprotes, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencananya mengenakan pajak sebesar 16 persen untuk roti dan bea sebesar 25 persen untuk minyak goreng. Namun, para pengunjuk rasa tak puas dan ingin agar keseluruhan RUU itu dibatalkan.
Walau menjadi pusat kekuatan ekonomi di Afrika Timur, Kenya faktanya masih harus bergulat dengan pengangguran di kalangan anak muda. Banyak warga Kenya masih harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pemerintah Kenya ingin meningkatkan pendapatan untuk membayar kembali utang luar negeri sebanyak miliaran dolar. Utang publik Kenya saat ini mencapai sekitar 68 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Angka tersebut jauh lebih tinggi dari tingkat yang disarankan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, yaitu maksimal 55 persen dari PDB. Di tahun 2022, utang luar negeri Kenya telah mencapai lebih dari 76 miliar dolar AS.
Melalui RUU 2024-25, pemerintahan Ruto berharap dapat mengumpulkan tambahan pendapatan sampai dengan 2,7 miliar dolar. Sementara itu, banyak warga Kenya menuduh pemerintah saat ini telah melakukan korupsi dan kesalahan manajemen pengeluaran.
Mereka percaya pemerintah telah mengalokasikan dana pajak ke hal-hal yang bukan prioritas. Misalnya, dalam RUU tersebut, Wakil Presiden, Rigathi Gachagua meminta dana 20 juta dolar untuk merenovasi kantornya. Ia beralasan, kantornya belum direnovasi dalam 15 tahun terakhir.
Karena itu juga, kritikus menyamakan Presiden Ruto dengan Zakheus, sosok dalam cerita Alkitab yang merupakan seorang pemungut pajak yang biasa menipu orang dengan membesar-besarkan angka utang mereka kepada pemerintah Romawi.
Saat berkampanye untuk jabatan presiden di tahun 2022, Ruto terus-menerus meyakinkan para pendukungnya bahwa ia akan menerapkan model ekonomi dari bawah ke atas. Ia yakin pendekatan semacam itu akan mampu menurunkan biaya hidup, memberantas kelaparan, menciptakan lapangan kerja, dan dengan demikian memperluas golongan pajak.
Namun, janjinya tak sesuai kenyataan. Pemerintahan Ruto diguncang oleh aksi mogok pegawai negeri sipil akibat gaji yang belum dibayarkan dan tuntutan upah yang lebih tinggi.
Para pengkritiknya menuduhnya telah berbohong kepada para pemilih dan justru lebih fokus kepada peningkatan pajak. Ia juga dituduh tak berbuat banyak untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Kenya, khususnya bagi mereka yang bekerja di sektor informal.
Di sisi lain, pemerintahan Ruto menyalahkan sebagian besar defisit anggaran dan utang pada pemerintahan pendahulunya, Uhuru Kenyatta.
Protes terhadap RUU kenaikan pajak ini telah melibatkan setidaknya 35 dari 47 daerah di Kenya. Mulai dari penjarahan hingga perusakan properti beberapa kali dilaporkan selama protes tersebut berlangsung.
Saat ini, Kenya terpantau masih tegang, terutama setelah Ruto berpidato dan menyebutkan protes tersebut sebagai “pengkhianatan.” Dalam pidatonya, Ruto juga memperingatkan bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan sumber daya negara untuk mengadili “penjahat” yang ia tuduh membajak protes.
Sebelumnya, terdapat laporan bahwa Presiden Ruto telah memerintahkan militer untuk mendukung polisi selama protes di hari Selasa.
Pemimpin oposisi, Raila Odinga dan mantan Presiden Kenyatta telah meminta pemerintah untuk mengakhiri kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan “mendengarkan rakyat”.
Pada dasarnya, lanskap politik Kenya saat ini merupakan sebuah interaksi kompleks dari aliansi etnis, kepentingan ekonomi, dan keluhan historis yang bermula sejak kemerdekaan negara itu tahun 1963. Kenya biasanya merupakan negara demokrasi yang stabil, namun memang memiliki sejarah sengketa pemilihan umum yang melekat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.