Para pejabat Departemen Keuangan Inggris diketahui sedang mempersiapkan bentuk-bentuk baru dukungan finansial dan teknis untuk Otoritas Palestina.
Namun ada juga beberapa pihak di pemearinthan Inggris yang mendorong Inggris untuk lebih eksplisit mengenai pemikirannya tentang bagaimana negara Palestina akan dibentuk. “Anda tidak dapat mendukung solusi dua negara tanpa membicarakan pengakuan,” kata seorang sumber senior kepada BBC.
"Yang kurang dari kita adalah linimasanya. Kita sepakat dengan titik awalnya: hentikan perang. Dan kita sepakat mengenai pembentukan negara Palestina. Namun tidak ada definisi yang pasti mengenai jalan menuju hal itu. Kita harus mengambil langkah tersebut, jika tidak kita akan menangani ini selama 70 tahun ke depan."
Lalu ada suara-suara dari dalam Israel. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, telah mengeluarkan kecaman keras atas penolakan Benjamin Netanyahu untuk menetapkan rencana pascaperang. “'Hari setelah Hamas' hanya akan tercapai jika entitas Palestina mengambil kendali atas Gaza, didampingi oleh aktor-aktor internasional, membangun pemerintahan alternatif terhadap pemerintahan Hamas,” kata Gallant.
Rekannya sesama anggota kabinet perang Israel, yaitu Benny Gantz, malah melangkah lebih jauh dengan mengancam akan mengundurkan diri dari pemerintahan kecuali Netanyahu menyetujui rencana enam poin pada tanggal 8 Juni. Hal itu termasuk demiliterisasi Gaza dan pembentukan pemerintahan gabungan AS, Eropa, Arab, dan Palestina.
Landale menyebutkan, fokus dari kedua mantan jenderal itu lebih bersifat militer ketimbang politik. Mereka khawatir - dan ingin menghindari - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menangani Gaza dalam jangka panjang, yang menurut Gallant akan menjadi "jalur berbahaya" yang akan mengakibatkan Israel membayar mahal dalam bentuk "pertumpahan darah dan korban jiwa".
Amerika Serikat mempunyai pandangan yang sama. “Penting bukan saja konflik di Gaza diakhiri secepat mungkin, tetapi Israel juga harus memberikan rencana yang jelas tentang bagaimana Gaza akan diatur, diamankan, dan dibangun kembali,” kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, pada sidang komite Senat minggu lalu.
Tanpa hal tersebut, kata dia, Israel akan menghadapi pilihan yang tidak dapat diterima: pendudukan militer jangka panjang dan pemberontakan, kembalinya Hamas, atau anarki dan pelanggaran hukum. “Kami percaya bahwa orang Palestina harus diperintah oleh mereka sendiri,” katanya.