Di Tengah Krisis Rohingya, Aung San Suu Kyi Batalkan Rencana ke PBB

YANGON, KOMPAS.com - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi membatalkan rencananya untuk hadir dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) akhir bulan ini.

"Konselor negara tidak akan menghadiri pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Jurubicara Pemerintah Myanmar Zaw Htay, Rabu (13/9/2017), seperti dikutip AFP.

Suu Kyi diharapkan kehadirannya dalam acara diskusi di Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, yang berlangsung pada tanggal 19-25 September mendatang.

Htay tidak menjelaskan lebih jauh tentang alasan keputusan tersebut.

Dia hanya mengatakan, Wakil Presiden Henry Van Thio akan menghadiri pertemuan puncak tersebut. 

Peraih hadiah Nobel tersebut membatalkan rencana perjalanannya di tengah krisis yang terjadi di Rakhine.

Baca: Banglades Minta Myanmar Ambil Kembali Warga Rohingya yang Mengungsi

Dewan Keamanan Nasional PBB juga berencana menggelar pertemuan tertutup pada hari Rabu ini untuk membahas krisis tersebut.

Meskipun, China mengindikasikan akan melakukan upaya untuk menggagalkan upay aPBB terhadap sekutu pentingnya di Asia Tenggara tersebut.

Seperti yang diberitakan, hujan kritik mengguyur Suu Kyi yang dinilai gagal menangani persoalan etnis minoritas Rohingya di Myanmar.

Ratusan ribu warga Rohingya pun kini melarikan diri dari tempat tinggal mereka, mencari perlindungan di Banglades.

Baca: Krisis Rohingya: Mengapa Aung San Suu Kyi Tidak Beraksi?

Sebuah tindakan keras tentara Myanmar dilakukan sebagai respons atas serangan militan Rohingya pada 25 Agustus.

Kini sudah ada 370.000 pengungsi Rohingya yang melintasi perbatasan ke Banglades dalam waktu kurang dari tiga minggu.

Kekerasan tersebut telah menginkubasi krisis kemanusiaan di kedua sisi perbatasan.

Banglades berjuang untuk memberikan ruang bagi pengungsi yang kelelahan dan lapar - sekitar 60 persen di antaranya adalah anak-anak.

Kepala Komisi HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein, menuduh Myanmar melakukan serangan "sistematis" terhadap etnis minoritas Rohingya.

Dia menilai "pembersihan etnis" tampaknya sedang berlangsung di sana.

Suu Kyi, pemimpin sipil pertama Myanmar dalam beberapa dekade, tidak mengendalikan tindakan militer.

Sebelumnya, Suu Kyi berkuasa dia yang menjalankan negara tersebut selama 50 tahun sebelum membiarkan pemilihan umum bebas pada tahun 2015.

Baca: HRWG: Inisiatif Aung San Suu Kyi Terkait Rohingya Tak Direspons Militer

Ada juga sedikit simpati dari warga Myanmar untuk etnis Rohingya, sebuah kelompok Muslim tanpa nama yang mencap dengan sebutan 'orang Bengali' - singkatan dari imigran ilegal.

Reputasi Suu Kyi sebagai pembela HAM pun hancur karena krisis Rohingya.

Kelompok hak asasi manusia telah menyoroti mantan aktivis demokrasi itu, karena gagal mengecam serangan militer, yang menyebabkan ratusan orang tewas.

Pengungsi Rohingya mengungkapkan kesaksian mengerikan tentang tentara yang menembaki warga sipil dan meratakan seluruh desa tempat warga Rohingya.

Tentara menyangkal tuduhan itu. Sementara Suu Kyi seolah menampik dan mengecilkan tuduhan kekerasaan dan kekejaman yang terjadi di sana.

Suu Kyi bahkan menyebut, kesalahan informasi yang mempersulit konflik yang pecah di Rakhine.

Baca: Bertemu Aung San Suu Kyi, Jokowi Ingin Ada Kedamaian di Rakhine