Terkait Isu Korupsi, Presiden Korsel Bicara di Muka Publik Mengaku Siap Mundur

SEOUL, KOMPAS.com - Presiden Korea Selatan Park Geun-hye menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri menyusul skandal korupsi yang mengguncang pemerintahannya.

“Saya akan mengundurkan diri ketika partai berkuasa dan oposisi sudah mencapai kesepakatan bagaimana untuk mewujudkan peralihan kekuasaan yang lancar untuk mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan dan kekacauan.”

Demikian pernyatan Park dalam pidato nasionalnya, Selasa (29/11/2016) seperti dikutip Korea Times.

Park menyerahkan kepada parlemen untuk memutuskan masa depan kepresidennanya termasuk mengakhiri pemerintahannya lebih cepat dari jadwal.

Masa jabatan presiden wanita pertama Korsel ini akan berakhir 25 Februari 2018.

Park juga menambahkan keinginan dia hanyalah satu yaitu mengakhiri kekacauan yang sedang melanda negeri ginseng itu.

Ratusan ribu orang terus turun ke jalan di Seoul, ibu kota Korea Selatan, dalam beberapa pekan ini menuntut Park Geun-hye mundur karena skandal korupsi.

Penyidik kejaksaan di Korea Selatan, pekan lalu mengumumkan Park memiliki peran dalam tindak pidana korupsi yang menjerat pemerintahannya.

Sekutu dekat Park, Choi Soon-sil dan seorang mantan ajudan Park ditahan awal bulan ini karena didakwa melakukan penipuan dan penyalahgunaan wewenang.

Seorang lagi mantan ajudan Park ditangkap karena diduga membocorkan sejumlah dokumen rahasia milik negara.

Choi didakwa menggunakan kedekatannya dengan Park untuk ikut campur dalam urusan pemerintah dan memaksa perusahaan setempat untuk menyumbangkan puluhan juta dolar AS untuk sejumlah yayasan yang didirikannya.

Choi kemudian mengalirkan uang yang masuk ke sejumlah yayasan itu untuk kepentingan pribadi.

Park menghadapi tuduhan bahwa dia membantu Choi mendapatkan uang dari sejumlah perusahaan dan memeritahkan ajudannya membocorkan sejumlah dokumen kepada Choi.

Sepanjang sejarah belum ada Presiden Korsel yang mengundurkan diri.

Jika Park mundur, Perdana Menteri Hwang Kyo-ahn akan disumpah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden atau Presiden sementara.

Pemilihan presiden akan digelar paling lambat dalam 60 hari untuk memilih presiden baru.

Pilpres dijadwalkan akan diselenggarakan 20 Desember 2017 dan akan dimajukan jika skenario pengunduran diri Park terjadi.