Melihat Aleppo dari Dekat (2): Indonesia Satu-satunya yang Bertahan

ALEPPO, KOMPAS.com - Sebelum perang saudara berkecamuk, Aleppo sebagai kota kedua terbesar di Suriah setelah Damaskus, ibu kota Suriah, ramai dipenuhi dengan konsulat berbagai negara.

Kini, Indonesia adalah satu-satunya perwakilan asing yang masih mempertahankan kantor cabang konsuler di Aleppo dan keberadaannya masih penting untuk dipertahankan hingga saat ini.

Hal itu karena mengingat masih banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terkepung di wilayah Aleppo, majikan yang bermasalah, dan juga karena Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan KBRI Damaskus yang sulit menjangkau Aleppo.

Setibanya di Aleppo, Selasa (14/6/2016), Dubes RI Damaskus Djoko Harjanto, langsung mengadakan kunjungan ke Kantor Cabang Konsuler di daerah Fransiskan Aleppo.

Djoko mengadakan sosialisasi dengan para warga negara Indonesia (WNI) di tempat perlindungan sementara (shelter).

Sebanyak tujuh TKI masih diperjuangkan hak-haknya oleh pengacara retainer KBRI Damaskus, Muhammad Akra.

Pada sosialisasi WNI, Dubes Djoko menyampaikan bahwa Kantor Cabang Konsuler dan shelter Aleppo merupakan kepanjangan tangan atau perwakilan dari KBRI Damaskus guna melindungi seluruh WNI di tengah gejolak konflik Suriah.

“Saya ini adalah bapak kalian,” ujar Dubes Djoko saat berbicara di hadapan para TKI. “Keselamatan kalian di sini adalah tanggung jawab saya,” tambahya.

Selain itu, Dubes RI juga menegaskan bahwa pengiriman TKI ke seluruh wilayah Timur Tengah telah ditutup dan dilarang untuk kembali lagi ke Suriah setelah direpatriasi oleh KBRI Damaskus.

“Tidak mau pak,” teriak para TKI kompak. “Kami ingin segera pulang ke Indonesia. Kangen keluarga,” ujar mereka.

Di sela-sela kunjungan kerja, AM Sidqi, didampingi staf, bertemu dengan Kepala Imigrasi Aleppo untuk menyelesaikan permasalahan TKI, Suryati BT Amsari, yang mandeg cukup lama karena ditahan oleh majikannya selama 10 tahun tidak dilepas pulang.

Setelah lobi cukup panjang, Kantor Imigrasi Aleppo langsung mengirim surat kepada Kantor Kepolisian untuk memaksa majikan  Suryati BT Amsari agar segera menyerahkannya ke Kantor Cabang Konsuler Aleppo.

Sejak 2012 hingga saat ini, KBRI Damaskus telah merepatriasi sebanyak 12.410 WNI dari Suriah kembali ke Indonesia dalam 275 gelombang.

TKI dari Aleppo dan seluruh wilayah Suriah akan diantarkan ke Damaskus untuk diproses kepulangannya ke Indonesia.

Namun demikian, sebagaimana dilaporkan Sidqi, repatriasi WNI Suriah belum dapat dipastikan kapan akan berakhir.

“Setidaknya terdapat dua alasan mengapa repatriasi WNI Suriah seolah tidak berujung,” jelas Sidqi, Pejabat Konsuler merangkap Penerangan Sosbud KBRI Damaskus.

Pertama, TKI korban perdagangan orang masih tetap dikirim ke Suriah kendati dalam kondisi Suriah berbahaya.

“Ironis. Saat rakyat Suriah berbondong-bondong mengungsi ke luar negeri, perempuan Indonesia malah diperjualbelikan masuk ke Suriah,” tambah Sidqi.

Berdasarkan informasi dari Departemen Imigrasi Suriah, 32 orang korban perdagangan manusia (April 2016) dan 26 orang (Mei 2016) masih masuk ke Suriah dengan visa pekerja. Ini belum terhitung bulan dan tahun-tahun sebelumnya.

Kedua, Pemerintah Suriah masih tetap memasukkan Indonesia pada daftar pengirim TKI ke Suriah, maka visa pekerja TKI masih tetap diberikan.

Meski pun sosialiasi penghentian pengiriman TKI ke Timur Tengah dan tindakan diplomatik (demarche) sudah sering sekali dilakukan terus menerus oleh KBRI Damaskus ke Pemerintah Suriah.

“Inti permasalahan berada di Tanah Air. Makanya, pencegahan wajib dilakukan dari Indonesia dengan pemberantasan mafia perdagangan manusia hingga ke akar-akarnya,” tegas Dubes Djoko.

“Selain itu, perlu pembicaraan tingkat tinggi Indonesia-Suriah guna mencabut nama Indonesia sebagai negara pengirim TKI dari peraturan perundang-undangan Suriah,” Dubes Djoko menyebutkan rekomendasi yang harus diambil oleh Pemerintah Pusat di Jakarta.