Seoul Minta Tokyo Hati-hati Gunakan Isu "Wanita Penghibur"

SEOUL, KOMPAS.com – Isu “jugun ianfu” atau wanita penghibur Korea Selatan yang dipaksa bekerja melayani militer Jepang selama Perang Dunia II masih menjadi masalah sensitif bagi kedua negara.

Seoul, Senin (12/6/2017), memperingatkan Tokyo agar berhati-hati hati saat membuat pernyataan tentang hubungan bilateral, termasuk isu "Jugun Ianfu" itu, seperti dilaporkan Reuters.

Peringatan itu disampaikan setelah Toshihiro Nikai, Sekjen Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang, membuat pernyataan dalam sebuah kunjungan ke Seoul untuk bertemu dengan Presiden Korsel Moon Jae-in dan anggota parlemen.

Berbicara dengan anggota parlemen Korsel, Nikai mengatakan pada Sabtu (10/6/2017) bahwa tudingan sejarah itu bertujuan membokade hubungan kedua negara agar tidak bergerak maju sehingga harus "dihilangkan", demikian dilaporkan beberapa media Jepang dan Korsel.

Baca: Kisah Tawanan Jepang, Lepas dari Jugun Ianfu karena Menyamar

"Saya tidak tahu apakah di Korsel, bahkan ada sedikit, tapi harus dihapus," kata Nikai.

Ia juga menyatakan harapan agar kedua negara berhubungan dengan baik dan tidak memiliki masalah akibat hal-hal sepele.

Kantor Nikai di Partai Demokrat Liberal tidak dapat mengonfirmasi komentarnya yang dilaporkan, yang tampaknya tak menyertakan referensi langsung mengenai isu wanita penghibur.

Kelompok sipil Korsel mengecam Nikai karena mungkin mengkritik orang-orang yang mendukung pembalikan kesepakatan kontroversial yang dipicu oleh pemerintah konservatif Tokyo dan Seoul pada 2015 untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Komentar terkait hubungan antara Korsel dan Jepang termasuk isu wanita penghibur, harus dengan hati-hati," kata seorang pejabat Kemenlu Korsel, merespons Nikai.

"Wanita penghibur" adalah istilah eufemistik yang mengacu pada orang-orang yang dipaksa bekerja di pelacuran pada masa perang di Jepang, sebuah isu sensitif bagi hubungan bilateral mereka.

Baca: Jepang Diminta Hentikan Manipulasi Jugun Ianfu

Berdasarkan kesepakatan 2015, Seoul dan Tokyo sepakat bahwa masalah tersebut akan sepenuhnya diselesaikan jika kedua belah pihak memenuhi kewajiban masing-masing.

Nikai, eksekutif nomor dua di partainya di belakang Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, biasanya dikenal karena hubungan hangatnya dengan Korsel dan China.