Pemerintah Malaysia Dituduh Melanggar HAM

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com – Pemerintah Malaysia, Senin (16/5/2016), menghadapi tuduhan terbaru, yakni telah melanggar hak asasi manusia.

Tuduhan itu muncul setelah pemimpin demonstrasi besar tahun lalu, Maria Chin Abdullah, dicegah pergi keluar negeri untuk menerima penghargaan.

Tahun lalu  Chin, begitu dia disapa, memimpin demonstrasi untuk mendesak Perdana Menteri Najib Razak telah membatasi kebebasan warga sipil menyusul Pemilu 2013.

Najib juga ditutun mundur karena sangkaan korupsi yang diambil dari dana investasi negara pada 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang didirikannya.

Maria Chin Abdullah, yang memimpin Koalisi Pemilu  Bersih dan Adil, mengatakan, ia telah dicegah untuk pergi ke Korea Selatan pada Minggu (15/5/2016) malam.

Wanita itu bertolak ke Korea Selatan untuk menderita Hadiah “Gwangju” atas perjuangan kelompoknya menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Ini keterlaluan dan menunjukkan pemerintah yang putus asa, yang terus mempertahankan kekuasaan ketika ia seharusnya bertanggung jawab,” kata Chin.

Menurut Chin, ia tidak memberikan keterangan apapun dan penolakan itu sebagai bentuk pelanggaran atas hak konstitusionalnya.

Pemerintah PM Najib Razak dituding telah melakukan kekerasan terhadap kebebasan sipil menyusul Pemilu 2013 dan terlibat korupsi miliaran dollar AS  yang dicuri dari  1MDB.

Najib dan 1MDB telah menyangkal tuduhan itu.

Organisasi Chin di Malaysia yang disebut "Bersih" telah menggelar demonstrasi besar dalam beberapa tahun terakhir untuk menuntut reformasi sistem pemilu.

LSM Bersih ini menuding pemilu yang dimenangkan Najib sebelumnya dilakukan dengan penuh kecurangan. Terkait tudingan itu, kubu Najib telah menolaknya.

Penolakan perjalanan Chin ke Seoul, Korea Selatan, telah memicu kritik terhadap pemerintahan Najib di media sosial Malaysia pada Senin ini.

Pemimpin oposisi Wan Azizah Wan Ismail mengeluarkan seruan agar melakukan aksi protes untuk menentang “tindakan memalukan dan sikap putus asa” dari pemerintah itu.

Otoritas Imigrasi dan kantor PM Najib tidak segera memberikan keterangan atas kejadian itu.

Human Rights Watch pada Senin juga menyerukan pencegahan Chin itu sebagai serangan bermotif politik, memalukan, dan bertentangan dengan hukum internasional.