Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Sidang Yingluck Klaim Petani "Mark Up" Hasil Panen demi Dapat Subsidi

Kompas.com - 26/02/2016, 19:54 WIB
BANGKOK, KOMPAS.com — Sebuah pengadilan di Thailand, Jumat (26/2/2016), menggelar sidang dugaan korupsi yang dituduhkan kepada mantan Perdana Menteri, Yingluck Shinawatra.

Dalam sidang ini, sejumlah petani menyampaikan kesaksiannya. Di hadapan sidang, mereka mengaku berbohong soal jumlah panen padi mereka agar mendapatkan subsidi besar dari pemerintahan Yingluck.

"Para petani memberikan angka yang lebih besar dibanding panen yang mereka peroleh," kata saksi mata, Ravee Rungraeung, mantan ketua Jaringan Petani Thailand.

"Uang yang diperoleh dari pemerintah kemudian dibagi rata. Tempat penggilingan padi memiliki sebuah program komputer yang menyimpan angka sebenarnya dan angka yang dilaporkan kepada pemerintah. Semua orang tahu apa yang terjadi," tambah Ravee.

Saat berkuasa, pemerintahan Yingluck memberi subsidi untuk petani dengan cara membeli hasil pertanian dua kali lipat lebih mahal dari harga pasar.

Berdasarkan skema inilah, jutaan dollar AS dikucurkan ke daerah-daerah pertanian di wilayah timur laut negeri itu yang merupakan basis pendukung keluarga Shinawatra.

Namun, kebijakan itu mengakibatkan menumpuknya persediaan beras karena pasar enggan membeli beras Thailand. Alhasil, predikat Thailand sebagai negara pengekspor beras terbesar di dunia tergeser.

"Selama berpuluh tahun, Thailand adalah pengekspor beras terbesar di dunia. Namun, ketika pemerintah membeli beras dengan harga tinggi, tak ada yang mau membeli dari kami lagi," kata Vichai Sriprasert, Ketua Asosiasi Pengekspor Beras Thailand.

Sementara itu, tim kuasa hukum Yingluck mengatakan, pernyataan para saksi tak bisa diandalkan karena mereka adalah anggota kelompok pengunjuk rasa anti-pemerintah.

Sementara itu, Yingluck merasa, kasus yang dijeratkan kepadanya sepenuhnya berlatar belakang politik untuk menyerang keluarganya.

Basis pendukung keluarga Shinawatra memang berasal dari daerah pedesaan. Hal ini mengguncang tradisi politik Thailand yang hampir selalu didominasi kelompok elite di Bangkok.

Dakwaan korupsi ini dijeratkan kepada Yingluck setelah junta militer berkuasa dua tahun lalu, seusai aksi unjuk rasa panjang nyaris melumpuhkan Thailand.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terpopuler

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com