PM Rusia Pertanyakan Legitimasi Pemerintah Baru Ukraina

MOSKWA, KOMPAS.com — Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev, Senin (24/2/2014), mengatakan, dia meragukan legitimasi pemerintah baru Ukraina.

Medvedev mengatakan, mereka yang saat ini berkuasa melakukan "pemberontakan bersenjata", pernyataan paling keras yang dilontarkan Rusia terkait Ukraina.

PM Rusia mengatakan hal itu setelah menteri dalam negeri Ukraina mengatakan telah mengeluarkan surat penahanan untuk Presiden Viktor Yanukovych yang digulingkan. Para anggota parlemen Ukraina memecat Yanukovych pada Sabtu (22/2/2014) lalu.

Rusia—yang marah karena kehilangan sekutu politiknya itu—telah memanggil pulang duta besarnya di Ukraina untuk konsultasi.

Kerusuhan di Ukraina dimulai akhir November lalu saat Yanukoych menolak perjanjian dagang dengan Uni Eropa dan lebih memilih meningkatkan hubungan dengan Rusia.

Sementara itu, Kepala Hubungan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton tiba di Kiev untuk membicarakan dukungan finansial dan politik untuk para pemimpin baru Ukraina.

Ukraina berada di ambang gagal membayar utang karena paket bantuan dari Rusia diperkirakan tidak akan dilanjutkan.

Medvedev—seperti dikutip kantor berita Rusia—menyebutkan, negara-negara Barat yang menerima pemerintah baru Ukraina melakukan kesalahan.

"Legitimasi semua perangkat kekuasaan di sana sangat diragukan," kata Medvedev.

"Sebagian mitra asing, Barat berpikir sebaliknya. Ini adalah penyimpangan persepsi terkait legitimasi yang sebenarnya berasal dari pengkhianatan bersenjata," tambahnya.