Rute Baru Penyelundupan Migran ke AS Bertarif Rp 1,1 Miliar, Pakai Pesawat Carter (I)

Imigrasi Jadi Isu Pemilu

Rekor jumlah penangkapan migran di perbatasan barat daya AS, yang mencapai lebih dari 2 juta orang pada tahun fiskal lalu, telah muncul sebagai kerentanan besar bagi Presiden Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat dalam pemilihan presiden AS pada November mendatang. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan, semakin banyak warga AS yang memercayai pendekatan keras mantan Presiden Donald Trump dari Partai Republik terhadap masalah imigrasi.

Pada 4 Juni ini, Biden – yang tertinggal dalam sejumlah jajak pendapat di sejumlah negara bagian kunci – mengumumkan tindakan eksekutif untuk menolak permohonan suaka dan segera mendeportasi migran atau mengembalikan mereka ke Meksiko jika jumlah para penyebrangan perbatasan itu melebihi ambang batas tertentu.

Namun masih belum jelas bagaimana kebijakan itu akan diterapkan dalam praktik di lapangan untuk para migran dari negara-negara yang jauh, yang jumlahnya semakin meningkat dalam migrasi ilegal.

Berdasarkan data Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, sekitar sembilan persen dari angka irregular crossings di perbatasan AS tahun fiskal 2023 melibatkan migran dari luar Amerika Latin, atau sekitar 188,000 orang. Satu dekade lalu, orang-orang dari luar benua Amerika hanya satu persen dari total kedatangan tidak resmi itu.

Baca juga: Migran Ilegal Mengaku Anggota Hezbollah Ingin Buat Bom dan Dibawa ke New York

Pemerintahan Biden mengaitkan tingkat migrasi yang luar biasa itu dengan ketidakstabilan ekonomi dan politik global. Sementara Trump menyalahkan tingginya jumlah penyeberangan perbatasan itu pada kebijakan Biden.

Warga India Terbanyak

Warga negara negara India merupakan kelompok terbesar dari luar benua Amerika yang ditemui di perbatasan tahun lalu. Jumlahnya sekitar 42.000 orang. Para migran dari 15 negara di Afrika Barat berjumlah 39.700 orang, sebagian besar dari Senegal dan Mauritania.

Pemerintahan Biden telah bekerja sama dengan pemerintah di sejumlah kawasan serta perusahaan perjalanan untuk mengekang arus migran tersebut.

Pada Maret lalu, mereka mulai mencabut visa AS bagi para pemilik dan eksekutif maskapai penerbangan sewaan dan perusahaan lain yang dianggap memfasilitasi penyelundupan. Jacobstein dari Departemen Luar Negeri menolak untuk menyebutkan nama para individu atau perusahaan yang terkena dampak atau berapa banyak yang menghadapi pembatasan.

Pada Mei lalu, pemerintah AS memperingatkan maskapai penerbangan komersial untuk mewaspadai penumpang yang mungkin berniat untuk bermigrasi secara ilegal ke AS.