Pemungutan Suara di Paris Bikin Pulau Milik Perancis di Pasifik Mencekam, Mengapa?

"Beberapa orang dilengkapi dengan senapan berburu dengan peluru gotri sebagai amunisi. Yang lain dilengkapi dengan senapan yang lebih besar, menembakkan peluru,” kata Komisaris Tinggi Perancis untuk Kaledonia Baru, Louis Le Franc.

Lebih dari 140 orang telah ditangkap, sedangkan setidaknya 60 personel keamanan terluka dalam bentrokan antara kelompok nasionalis lokal dan pihak berwenang Perancis, menurut Le Franc.

Seorang penduduk Noumea mengatakan kepada media afiliasi CNN, Radio New Zealand (RNZ), tentang aksi pembelian berlebihan karena panik (panic buying) yang mengingatkan kita pada saat Covid-19. “Banyak kebakaran, kekerasan... tapi lebih baik saya tetap aman di rumah. Ada banyak polisi dan tentara. Saya ingin pemerintah melakukan tindakan demi perdamaian,” kata orang itu kepada RNZ, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Pemungutan Suara

Perancis Kolonial menguasai Kaledonia Baru tahun 1853. Permukiman orang-orang kulit putih kemudian dibangun dan masyarakat pribumi Kanak telah lama menjadi korban kebijakan segregasi yang keras. Banyak penduduk asli yang masih hidup dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi hingga saat ini.

Kekerasan mematikan sempat terjadi pada tahun 1980-an dan hal itu membuka jalan menuju Perjanjian Noumea tahun 1998, sebuah janji dari Perancis untuk memberikan otonomi politik yang lebih besar kepada komunitas masyarakat Kanak.

Sejumlah referendum diadakan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 2020, dan 2021, sebagai bagian dari perjanjian yang menawarkan pilihan kepada pemilih di Kaledonia Baru untuk memisahkan diri dari Perancis. Hasil referendum-referendum itu menunjukkan warga tidak ingin pisah dari Perancis, tetapi proses tersebut diwarnai aksi boikot dari kelompok pro-kemerdekaan dan ada faktor pandemi Covid-19.

Daftar para pemilih telah dibekukan sejak Perjanjian Noumea. Hal itulah yang ingin diselesaikan oleh parlemen Perancis dalam pemungutan suara yang akhirnya memicu kekerasan itu.

Para anggota parlemen Perancis di Paris mendukung perubahan konstitusi, dengan suara 351 berbanding 153, guna “mencaikan" daftar pemilih di wilayah tersebut, yang memberikan hak pilih kepada penduduk Perancis yang telah berada di Kaledonia Baru selama 10 tahun terakhir.

Daftar pemilih tersebut dulu dibekukan pemerintah Perancis untuk menenangkan kelompok nasionalis Kanak yang pro-kemerdekaan, yang percaya bahwa para pendatang baru di bekas koloni tersebut, termasuk dari Perancis, melemahkan dukungan rakyat terhadap kemerdekaan.

Dua badan legislatif di parlemen Perancis perlu menyetujui perubahan konstitusi yang disahkan oleh Majelis Nasional.

Pada Selasa lalu, Perdana Menteri Perancis, Gabriel Attal mengatakan, pemerintahnya tidak akan mengadakan pertemuan parlemen untuk melakukan pemungutan suara mengenai mosi tersebut sebelum melakukan pembicaraan dengan para pemimpin komunitas Kanak, termasuk aliansi kemerdekaan besar Kanak dan Front Pembebasan Nasional Sosialis (FLNKS).

“Saya mengundang para pemimpin politik Kaledonia Baru untuk memanfaatkan kesempatan ini dan datang ke Paris untuk melakukan pembicaraan dalam beberapa minggu mendatang. Hal yang penting adalah perdamaian. Dialog itu penting. Ini tentang menemukan solusi bersama, politis dan global,” kata Attal di depan Majelis Nasional Perancis.

FLNKS mengeluarkan pernyataannya sendiri pada Rabu yang mengecam pemungutan suara di Majelis Nasional dan menyerukan diakhirinya kekerasan.

“FLNKS menghimbau para pemuda yang terlibat dalam demonstrasi ini untuk menenangkan diri dan menjamin keselamatan penduduk dan properti,” bunyi pernyataan FLNKS.