Pengaruh Pembatasan Terbaru Biden terhadap Para Pencari Suaka

PRESIDEN Amerika Serikat (AS), Joe Biden, belum lama ini mengumumkan perintah eksekutif guna membatasi klaim suaka. Keputusan ini memperluas upaya kontroversial pemerintah untuk mengekang lonjakan jumlah orang yang melintasi perbatasan di selatan negara tersebut. Perintah itu telah berlaku sejak Rabu (5/6/2024).

Keputusan ini disebut sebagai upaya Biden untuk menonjolkan posisinya dalam isu keamanan perbatasan yang akan menjadi isu utama menjelang pemilihan presiden bulan November mendatang, saat dia akan berhadapan dengan Donald Trump yang terkenal karena sikap kerasnya terhadap imigrasi.

Melalui perintah terbaru itu, pemerintahan Biden akan memiliki wewenang untuk menghentikan pemrosesan klaim suaka jika jumlah penyeberangan ilegal di perbatasan AS-Meksiko melampaui rata-rata 2.500 orang per hari selama satu minggu.

Baca juga: 10.000 Migran Serbu Perbatasan AS-Meksiko Setiap Harinya

Biden yang naik ke tampuk kekuasaan dengan janji akan membalikkan kebijakan keras perbatasan milik pendahulunya, Donald Trump, mengatakan bahwa perintah baru itu sangat penting guna menstabilkan kembali sistem suaka di AS.

Di sisi lain, kelompok pejuang hak migran mengecam keras keputusan Biden tersebut. Salah satu yang vokal yaitu American Civil Liberties Union (ACLU) yang mengatakan bahwa perintah tersebut akan membatasi hak hukum untuk mengklaim suaka sehingga “membahayakan puluhan ribu nyawa”.

Suaka merupakan asas hukum internasional yang memungkinkan tiap individu untuk mencari perlindungan saat melarikan diri dari perang, penganiayaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara asalnya.

Berdasarkan hukum imigrasi AS, setiap orang yang bukan warga negara dan berada di wilayah AS berhak mengikuti proses hukum yang adil untuk mengajukan suaka jika mereka sedang takut akan keselamatan jiwa atau kebebasan mereka karena alasan “ras, agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik.”

Mengapa Biden Ingin Membatasi Pencari Suaka?

Undang-undang AS mengizinkan setiap individu yang berada dalam bahaya untuk mengajukan suaka di AS terlepas dari bagaimana caranya mereka tiba di negara tersebut, termasuk melintasi perbatasan secara ilegal.

Namun, para kritikus beserta pemerintahan Biden tak sepakat dengan kebijakan tersebut. Menurut mereka, sistem tersebut, beserta penumpukan kasus yang belum diproses, akan semakin memberi dorongan bagi mereka yang sebenarnya tak memenuhi syarat untuk tetap mencoba melintasi perbatasan dan mengajukan permohonan suaka.

Dengan begitu, mereka akan tetap dapat tinggal di AS sementara permohonan mereka ditinjau yang dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Mereka juga tidak dapat dideportasi jika ada kemungkinan besar bahwa mereka telah memenuhi syarat.

Meski demikian, kelompok hak migran berkata bahwa setiap langkah untuk memblokir hak individu dari mencari suaka merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum dan moral pemerintah AS.

Baca juga: Petugas Perbatasan AS Terekam Gunakan Kuda dan Cambuk Saat Tangani Migran

Mereka kemudian memperingatkan bahwa hambatan untuk mengajukan klaim suaka dapat memaksa pemohon untuk kembali ke situasi yang mengancam nyawanya – atau membuat mereka rentan terhadap eksploitasi oleh geng-geng kriminal di sepanjang perbatasan.

Apa Saja yang Termasuk Dalam Perintah Baru Tersebut?

Perintah eksekutif terbaru Biden akan membatasi jumlah pencari suaka yang dapat memasuki wilayah AS melalui perbatasan selatan dalam jangka waktu tertentu.

Hak pengajuan suaka setelah melintasi perbatasan secara ilegal akan ditangguhkan ketika kasus penahanan di area sekitar perbatasan melebihi rata-rata harian 2.500 dalam kurun waktu seminggu.

Penangguhan akan berlanjut hingga menteri Departemen Keamanan Dalam Negeri AS “membuat keputusan faktual” bahwa jumlah tersebut telah menurun menjadi rata-rata 1.500 per hari selama seminggu. Proses suaka akan kembali normal 14 hari setelahnya.

Apakah Ada Pengecualian?

Ada beberapa kasus yang masuk dalam pengecualian di perintah eksekutif terbaru tersebut.  Pertama, orang-orang yang melintasi perbatasan dan menyatakan takut akan penganiayaan jika mereka dikembalikan ke negara asalnya. Mereka akan tetap melalui proses pemeriksaan oleh petugas suaka — namun prosesnya akan dipercepat dengan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang berlaku saat ini.

Orang-orang yang dianggap “sangat rentan” juga akan tetap diizinkan untuk tinggal di AS guna mencari bentuk perlindungan kemanusiaan lainnya, menurut Gedung Putih.

Perintah tersebut juga turut mengecualikan anak-anak di bawah umur tanpa pendampingan, korban perdagangan manusia, atau mereka yang memiliki janji temu untuk mengajukan klaim suaka melalui aplikasi CBP One.

Kapan Perintah Tersebut Mulai Berlaku?

Perintah tersebut sudah berlaku sejak tanggal 5 Juni 2024. Namun, dampak nyata di lapangan baru akan tampak bergantung dengan jumlah penyeberang dalam beberapa hari dan minggu mendatang.

Penangguhan akan berlaku segera ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri menentukan bahwa kasus penangkapan di perbatasan AS-Meksiko telah melebihi rata-rata 2.500 setiap harinya selama seminggu.

Penangkapan harian di perbatasan itu sendiri jumlahnya berkisar 3.700 kasus per hari pada bulan Mei. Terakhir kali jumlah penangkapan mengalami penurunan hingga di bawah 2.500 adalah pada bulan Januari 2021. Melihat tingkat penangkapan saat ini, tampaknya perintah terbaru akan segera berlaku mulai minggu depan.

Apa Artinya bagi Para Imigran dan Pencari Suaka?

Menurut kelompok hak asasi manusia, keputusan Biden dapat menimbulkan beberapa dampak lanjutan. Pertama dan yang paling krusial, mereka memperingatkan bahwa perintah eksekutif tersebut beresiko menolak suaka bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya.

Mereka juga khawatir bahwa pembatasan tersebut justru akan mendorong para imigran dan pencari suaka untuk mengambil rute yang lebih berbahaya guna menghindari petugas perbatasan.

Ada pula kekhawatiran bahwa penjadwalan janji temu suaka melalui aplikasi CBP One akan semakin terhambat. Hal tersebut akan memaksa orang-orang untuk menunggu dalam kondisi berbahaya di seberang perbatasan.

Kekhawatiran lain datang dari para pendukung imigrasi yang takut jikalau para penyeberang ilegal akan dikenakan hukuman seperti yang berlaku di bawah Title 8.

Pada Mei tahun lalu, pemerintahan Biden mengakhiri penggunaan Title 42, yang memberikan izin kepada pejabat untuk mengusir orang-orang yang ditahan di perbatasan tanpa mengizinkan mereka untuk mencari suaka terlebih dahulu. Meski begitu, mereka yang diusir dapat kembali mencoba mencari suaka di AS di masa mendatang.

Sejak Title 42 tak lagi digunakan, pemerintah pun beralih ke Title 8 yang mencakup prosedur deportasi formal. Di bawah wewenang itu, imigran dan pencari suaka yang dideportasi dapat menghadapi larangan masuk kembali ke AS selama lima tahun mendatang. Jika mencoba kembali setelah dideportasi, maka dapat mengakibatkan hukuman pidana.

Sejauh ini, pemerintah baru sebatas menegaskan bahwa mereka akan secara aktif mendeportasi mereka yang tidak memenuhi standar “ketakutan yang kredibel” yang digunakan untuk mengevaluasi klaim suaka. Di sisi lain, beberapa pejabat ada yang melaporkan kepada Associated Press bahwa saat ini tidak ada dana yang memadai untuk meningkatkan deportasi.

Pengacara ACLU juga berjanji akan menentang kebijakan baru ini di pengadilan, sama seperti yang mereka lakukan terhadap kebijakan serupa yang diberlakukan saat pemerintahan Trump.