Solusi Dua Negara Dulu Ditolak Palestina karena Ditawarkan Tanah Tandus

Usulan Komisi Peel memang akhirnya tidak diimplementasikan. Walau Pemerintah Inggris awalnya menerima proposal itu, tahun 1938 mereka mengakui bahwa pembagian itu tidak dapat dilaksanakan.

Sementara itu, perselihan antara kedua pihak terus berlanjut.

Usulan pembagian wilayah kembali diusulkan dalam Rencana Pembagian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1947. Rencana itu mengusulkan pembagian dalam tiga bagian. Yerusalem ditangani secara terpisah, di bawah kontrol internasional. Negara Yahudi akan mencakup wilayah di sepanjang pantai dari Tel Aviv ke utara, serta bagian dari Galilea. Sementa negara Arab-Palestina meliputi wilayah selatan dan barat Sungai Yordan, termasuk Gaza dan bagian dari pantai barat Laut Mati.

Dalam usulan itu, negara Yahudi akan mendapat 56 persen wilayah Palestina, meskipun orang-orang Yahudi hanya 31 persen dari populasi. Padahal di lapangan mereka hanya memiliki 20 persen tanah yang ada.

Warga Arab-Palestina menilai rencana pembagian itu sangat tidak adil. Komite Tinggi Arab, Liga Arab dan pemimpin serta pemerintah Arab lainnya, menolaknya dengan alasan bahwa orang Arab merupakan mayoritas, dua pertiga dari populasi. Karena itu harus memiliki sebagian besar tanah.

Mereka juga menunjukkan ketidakmauan untuk menerima bentuk pembagian wilayah, dengan berargumen bahwa hal tersebut melanggar prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri berdasarkan Piagam PBB. Mereka mengumumkan niatnya untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna mencegah pelaksanaan resolusi itu.

Namun rencana itu diterima oleh Badan Yahudi untuk Palestina dan sebagian besar faksi Zionis yang melihat proposal itu sebagai batu loncatan untuk ekspansi wilayah pada waktu yang tepat.

Perang saudara kemudian pecah dan rencana tersebut tidak dilaksanakan. Israel menyebutnya sebagai perang kemerdekaan. Orang Palestina menyebutnya sebagai nakba (bencana).

Pasukan Zionis memukul mundur pasukan tidak teratur Palestina dan kontingen militer yang dikirim enam negara Arab untuk merebut lebih banyak wilayah daripada yang dialokasikan dalam Eencana PBB 1947.

Perang kemudian menentukan hasil di lapangan. Negara Israel berdiri tahun 1948. Wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza masing-masing berada di bawah kendali Yordania dan Mesir. Negara Palestina tidak terbentuk.

Lebih dari setengah rakyat Palestina melarikan diri dari rumah mereka ke negara tetangga dan ke Tepi Barat serta Jalur Gaza. Hal itu menciptakan krisis pengungsi yang besar.

Kebuntuan panjang berlangsung hingga tahun 1967, saat Israel merebut bagian yang tersisa dari tanah Palestina historis dari Yordania dan Mesir, serta Dataran Tinggi Golan dari Suriah dan Sinai dari Mesir dalam Perang Enam Hari.

Perang itu menandai titik balik dalam sejarah solusi dua negara. Sejak saat itu, konflik berkisar pada pemulihan tanah yang diambil tahun 1967, bukan berusaha membalikkan kondisi sebelum perang 1947-1949.

Titik balik itu menjadi jauh lebih jelas di arena politik selama tahun 1980-an. Para pemimpin Palestina berkumpul di Aljir, Aljazair, pada November 1988 untuk secara resmi mengakui Israel dan secara simbolis memproklamirkan negara Palestina di Tepi Barat dan Gaza.

Itu pertama kalinya solusi dua negara secara resmi diterima Palestina. Sejak saat itu pula, upaya untuk menyelesaikan konflik berdasarkan solusi dua negara telah diganggu oleh para ekstremis di kedua belah pihak, serta pertengkaran diplomatik terkait detail perjanjian.

Kini, saat perang antara Israel dan Hamas berkecamuk di Jalur Gaza, ide solusi dua negara itu muncul kembali. Gagasan tersebut sebetulnya menjadi kebijakan yang paling luas diterima secara internasional, meskipun orang-orang Israel dan Palestina kini semakin melihatnya sebagai sesuatu yang mustahil.

Baca juga: Mengapa Solusi Dua Negara Sulit Dicapai dalam Konflik Palestina?