Bentuk Pemerintahan Amerika Serikat, Lembaga Negara hingga Lokal

KOMPAS.com - Bentuk Pemerintahan Amerika Serikat (AS) sesuai dengan Konstitusi Amerika Serikat (AS), yang ditulis untuk memperbaiki kekurangan konstitusi pertama negara itu, Undang-undang Konfederasi (1781–89), mendefinisikan AS menggunakan sistem pemerintahan federal.

Artinya, kekuasaan tertentu didelegasikan kepada pemerintah nasional dan yang lainnya didelegasikan kepada negara bagian.

Pemerintah nasional terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dirancang untuk memastikan, melalui pemisahan kekuasaan dan melalui checks and balances. Dengan ini, tidak ada satu badan pemerintahan yang dapat mensubordinasi dua cabang lainnya.

Ketiga cabang tersebut saling terkait, masing-masing dengan otoritas yang tumpang tindih namun cukup berbeda.

Baca juga: Sejarah Berdirinya Amerika Serikat hingga Pembentukan Konstitusinya

Konstitusi Amerika Serikat

Konstitusi AS merupakan konstitusi nasional tertulis tertua di dunia yang masih berlaku. Secara resmi Konstitusi AS diratifikasi pada 1788, dan mulai berlaku pada 1789, ketika George Washington dilantik sebagai presiden pertama negara itu.

Meskipun Konstitusi berisi beberapa ketentuan khusus, masih ada ketidakjelasan di banyak bidang dan tidak dapat secara komprehensif menangani berbagai masalah yang kompleks (misalnya, sejarah, teknologi, dan lain-lain.), yang muncul selama berabad-abad sejak ratifikasinya.

Oleh karena itu, Konstitusi AS dianggap sebagai dokumen yang hidup. Artinya, bisa berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari interpretasi baru terhadap ketentuan-ketentuannya.

Amandemen Konstitusi memerlukan proposal dengan dua pertiga suara dari setiap majelis Kongres, atau oleh konvensi nasional yang diminta atas permintaan legislatif dari dua pertiga negara bagian, diikuti dengan ratifikasi oleh tiga perempat dari legislatif negara bagian atau oleh konvensi di banyak negara bagian.

Dalam kurun waktu lebih dari dua abad sejak pengesahan Konstitusi, AS telah melakukan 27 kali amandemen.

AFP PHOTO/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/POOL Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden saat memberikan pidato di depan Kongres di Gedung Capitol, Washington DC, pada 28 April 2021. Berdiri di belakangnya adalah Wakil Presiden Kamala Harris (kiri) dan Ketua House of Representatives Nancy Pelosi.

Baca juga: Dollar sebagai Mata Uang Amerika Serikat: Asal-usul dan Artinya

Badan eksekutif pemerintah Amerika Serikat

Badan eksekutif dipimpin oleh presiden, yang harus merupakan warga negara Amerika Serikat, berusia minimal 35 tahun, dan menjadi penduduk negara tersebut setidaknya selama 14 tahun.

Seorang presiden dipilih secara tidak langsung oleh rakyat melalui sistem "Electoral College", untuk masa jabatan empat tahun dan dibatasi pada dua masa jabatan sesuai Amandemen Dua Puluh Dua (1951).

Tanggung jawab konstitusional formal yang diberikan kepada kepresidenan AS termasuk menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata; negosiasi perjanjian; menunjuk hakim federal, duta besar, dan pejabat di kabinet; dan bertindak sebagai kepala negara.

Dalam praktiknya, kekuasaan presiden telah berkembang mencakup penyusunan undang-undang, merumuskan kebijakan luar negeri, melakukan diplomasi pribadi, dan memimpin partai politik presiden.

Badan eksekutif AS juga mencakup badan pengatur independen seperti Federal Reserve System dan Securities and Exchange Commission.

Badan-badan ini melindungi kepentingan publik dengan menegakkan aturan dan menyelesaikan perselisihan mengenai peraturan federal. Pejabatnya diatur oleh komisi yang ditunjuk oleh presiden dan dikonfirmasi oleh Senat.

Juga bagian dari cabang eksekutif yang adalah perusahaan negara, lembaga yang memasok layanan kepada konsumen yang dapat disediakan oleh perusahaan swasta, dan lembaga eksekutif independen, dan lembaga yang terdiri dari sisa pemerintah federal.

Baca juga: Dollar sebagai Mata Uang Amerika Serikat: Asal-usul dan Artinya

Badan legislatif Amerika Serikat

Kongres AS, badan legislatif dari pemerintah federal, terdiri dari dua majelis: Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kekuasaan yang diberikan kepada Kongres di bawah Konstitusi termasuk kekuasaan untuk memungut pajak, meminjam uang, mengatur perdagangan antarnegara bagian, memakzulkan dan menghukum presiden, menyatakan perang, mendisiplinkan keanggotaannya sendiri, dan menentukan aturan prosedurnya.

Kecuali RUU pendapatan, yang harus berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), RUU legislatif dapat diajukan dan diubah oleh salah satu majelis.

RUU dengan perubahannya, harus melewati kedua majelis dalam bentuk yang sama dan ditandatangani oleh presiden sebelum itu menjadi hukum.

Baca juga: Perang Saudara Amerika: Pemicu Konflik hingga Hasil Akhirnya

ANTARA FOTO/REUTERS/JONATHAN ERN Ketua Dewan Perwakilan Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi (D-CA) memegang palu saat memimpin Dewan Perwakilan AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump di House Chamber of the U.S. Capitol di Washington, Amerika Serikat, Rabu (18/12/2019). Donald Trump resmi menjadi presiden ketiga AS yang dimakzulkan setelah dalam sidang paripurna yang digelar 18 Desember malam waktu setempat, DPR AS menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu.

Presiden dapat memveto sebuah undang-undang, tetapi veto dapat dikesampingkan oleh dua pertiga suara dari kedua majelis. DPR dapat memakzulkan presiden atau pejabat publik lainnya dengan suara terbanyak.

Pengadilan pejabat yang dimakzulkan dilakukan oleh Senat, dan mayoritas dua pertiga diperlukan untuk menghukum dan memberhentikan individu tersebut dari jabatannya.

DPR dipilih melalui pemungutan suara langsung para pemilih di distrik-distrik beranggota tunggal di setiap negara bagian.

Jumlah perwakilan yang dialokasikan untuk setiap negara bagian didasarkan pada populasinya sebagaimana ditentukan oleh sensus sepuluh tahun. Negara bagian kadang-kadang mendapatkan atau kehilangan kursi, tergantung pada pergeseran populasi.

Setiap negara bagian memilih dua senator pada umumnya. Senator harus berusia minimal 30 tahun, penduduk negara bagian tempat mereka dipilih, dan sebelumnya warga negara Amerika Serikat setidaknya selama sembilan tahun. Mereka menjalani masa jabatan enam tahun, yang diatur sedemikian rupa sehingga sepertiga dari Senat dipilih setiap dua tahun.\

Baca juga: Penduduk Asli Amerika Serikat

Badan yudikatif Amerika Serikat

Badan yudisial dipimpin oleh Mahkamah Agung AS, yang menafsirkan Konstitusi dan undang-undang federal. Mahkamah Agung AS terdiri dari sembilan hakim agung (termasuk seorang hakim agung) yang diangkat untuk masa jabatan seumur hidup oleh presiden dengan persetujuan Senat.

Hakim Agung AS miliki yurisdiksi banding atas pengadilan federal yang lebih rendah dan pengadilan negara bagian jika ada pertanyaan federal yang terlibat.

Mereka juga memiliki yurisdiksi asli (yaitu, berfungsi sebagai pengadilan) dalam kasus yang melibatkan duta besar asing, menteri, dan konsul dan dalam kasus di mana negara bagian AS menjadi pihak.

Karena Konstitusi tidak jelas dan ambigu di banyak tempat, seringkali kritikus dapat menyalahkan Mahkamah Agung karena salah menafsirkannya.

AP/Jose Luis Magana Bangunan Mahkamah Agung AS di Washington. Di dalam foto ini, tampak para pelayat memberi penghormatan terakhir saat jasad Hakim Agung AS Ruth Bader Ginsburg berbaring di bawah Portico di puncak tangga depan gedung Mahkamah Agung AS pada Rabu, 23 September 2020.

Baca juga: Militer Amerika Serikat Nomor Satu di Dunia, Kenapa?

Pemerintah negara bagian dan lokal

Karena Konstitusi AS menerapkan sistem federal, pemerintah negara bagian menikmati otoritas yang luas. Konstitusi menguraikan kekuasaan khusus yang diberikan kepada pemerintah nasional dan menyimpan sisanya untuk negara bagian.

Namun, karena ambiguitas dalam Konstitusi dan interpretasi sejarah yang berbeda oleh pengadilan federal, kekuasaan yang sebenarnya dijalankan oleh negara bagian bisa meningkat dan berkurang seiring waktu.

Pemerintah AS terdiri dari 50 negara bagian memiliki struktur yang sejajar dengan pemerintah federal. Setiap negara bagian memiliki gubernur, legislatif, dan yudikatif. Setiap negara bagian juga memiliki konstitusinya sendiri.

Mencerminkan Kongres AS, semua legislatif negara bagian adalah bikameral kecuali Nebraska, yang unikameral.

Gubernur negara bagian dipilih secara langsung dan menjabat berbagai masa jabatan (umumnya berkisar antara dua hingga empat tahun); di beberapa negara bagian, jumlah masa jabatan seorang gubernur terbatas.

Kekuasaan gubernur juga bervariasi, dengan beberapa konstitusi negara bagian menyerahkan kewenangan substansial kepada kepala eksekutif (seperti pengangkatan dan kekuasaan anggaran dan kewenangan untuk memveto legislasi).

Namun, di beberapa negara bagian, gubernur memiliki wewenang yang sangat terbatas, dengan konstitusi menolak adanya memveto undang-undang legislatif.