Demokrasi liberal dapat berbentuk republik konstitusional, seperti Amerika Serikat, atau monarki konstitusional, seperti Inggris, Kanada, dan Australia.
Baca juga: Apa Hobi Orang-orang Terkaya di Dunia? Ini Daftar Lengkapnya
Dalam demokrasi parlementer, rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya untuk parlemen legislatif.
Di sini, parlemen negara akan secara langsung mewakili rakyat dalam membuat undang-undang dan keputusan kebijakan yang diperlukan untuk negara.
Dalam demokrasi parlementer, seperti Inggris, Kanada, dan Jepang, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri.
Namun, perdana menteri tetap menjadi anggota parlemen dan dengan demikian memainkan peran aktif dalam proses legislatif untuk membuat dan mengesahkan undang-undang.
Demokrasi parlementer biasanya merupakan ciri monarki konstitusional, sistem pemerintahan di mana kepala negara adalah seorang ratu atau raja yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi.
Dalam demokrasi pluralis, tidak ada satu kelompok pun yang mendominasi politik. Sebaliknya, kelompok-kelompok terorganisir dalam masyarakat bersaing untuk mempengaruhi kebijakan publik.
Dalam ilmu politik, istilah pluralisme mengungkapkan ideologi yang pemerintahannya terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda, dari pada dipegang oleh satu kelompok elit seperti dalam aristokrasi.
Dalam demokrasi pluralis, individu bekerja melalui kelompok yang dibentuk di sekitar tujuan bersama, berharap untuk memenangkan dukungan dari pemimpin terpilih.
Dalam konteks ini, demokrasi pluralis mengasumsikan bahwa pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan diuntungkan dari berbagai sudut pandang.
Contoh demokrasi pluralis dapat dilihat dalam dampak kelompok kepentingan khusus, seperti Organisasi Nasional untuk Perempuan, terhadap politik Amerika.
Demokrasi konstitusional umumnya didefinisikan sebagai sistem pemerintahannya berdasarkan kedaulatan rakyat dan aturan hukum di mana struktur, kekuasaan, dan batas-batas pemerintahan ditetapkan oleh konstitusi.
Konstitusi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah, biasanya dengan memisahkan kekuasaan tersebut di antara berbagai cabang pemerintahan, seperti dalam sistem federalisme konstitusi Amerika Serikat.
Dalam demokrasi konstitusional, konstitusi dianggap sebagai "hukum tertinggi negara".
Demokrasi sosial secara luas didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang didasarkan pada ekonomi sosialis, di mana sebagian besar properti dan alat-alat produksi secara kolektif dikendalikan oleh hierarki politik yang ditetapkan secara konstitusional.
Demokrasi sosial merangkul peraturan pemerintah tentang bisnis dan industri sebagai sarana untuk memajukan pertumbuhan ekonomi sekaligus mencegah ketimpangan pendapatan.
Saat ini tidak ada pemerintahan sosialis murni, tetapi unsur-unsur demokrasi sosial dapat dilihat dalam penyediaan layanan gratis untuk perawatan kesehatan universal, pendidikan, dan program kesejahteraan sosial di Swedia.
Baca juga: Apa Itu Globalisasi? Definisi, Efek, dan Contohnya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.