Apa yang Dimaksud dengan Demokrasi?

KOMPAS.com - Dalam sistem pemerintahan ada yang disebut "Demokrasi", apa itu?

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang memberdayakan rakyat untuk melakukan kontrol politik.

Selain itu, membatasi kekuasaan kepala negara, mengatur pemisahan kekuasaan antara entitas pemerintah, dan menjamin perlindungan hak-hak kodrati dan kebebasan sipil. Dalam prakteknya, demokrasi mengambil banyak bentuk yang berbeda.

Bersama dengan dua jenis demokrasi yang paling umum, seperti demokrasi partisipatif, liberal, parlementer, pluralis, konstitusional, dan sosialis.

Meskipun menonjol dalam berita utama negara-negara non-demokratis dan otoriter, seperti China, Rusia, Korea Utara, dan Iran, demokrasi tetap menjadi bentuk pemerintahan yang paling umum dipraktikkan di dunia.

Pada 2018, misalnya, total 96 dari 167 negara (57 persen) adalah demokrasi dari beberapa jenis, seperti yang dilansir dari Thoughtco.com.

Statistik menunjukkan bahwa persentase demokrasi di antara pemerintah-pemerintah dunia telah meningkat sejak pertengahan 1970-an, saat ini masih jauh dari angka tertinggi pasca Perang Dunia II sebesar 58 persen pada 2016.

Baca juga: Apa yang Dimaksud dengan Oligarki?

Definisi Demokrasi

Makna demokrasi “pemerintahan oleh rakyat” adalah sistem pemerintahan yang tidak hanya memungkinkan, tetapi membutuhkan partisipasi rakyat dalam proses politik agar dapat berfungsi dengan baik.

Presiden AS Abraham Lincoln dalam pidatonya di Gettysburg pada 1863 yang terkenal mungkin mendefinisikan demokrasi sebagai "...pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat..."

Secara semantik, istilah demokrasi berasal dari kata Yunani untuk “rakyat” (demos) dan “pemerintahan” (karatos).

Namun, mencapai dan mempertahankan pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, jauh lebih rumit dari pada yang mungkin disiratkan oleh kesederhanaan semantik konsep tersebut.

Prinsip demokrasi

Konsensus para ilmuwan politik setuju bahwa sebagian besar demokrasi didasarkan pada 6 elemen dasar, yaitu:

konsensus para ilmuwan politik setuju bahwa sebagian besar demokrasi didasarkan pada enam elemen dasar:

Kedaulatan rakyat: Prinsip bahwa pemerintah diciptakan dan dipelihara dengan persetujuan rakyat melalui wakil-wakil mereka yang dipilih.

Sistem pemilihan: Karena menurut prinsip kedaulatan rakyat, rakyat adalah sumber dari semua kekuatan politik, sistem yang jelas untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil sangat penting.

Partisipasi publik: Demokrasi jarang bertahan tanpa partisipasi aktif dari rakyat. Demokrasi kesehatan memungkinkan dan mendorong masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses politik dan sipil mereka.

Pemisahan Kekuasaan: Berdasarkan kecurigaan akan kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu individu, seperti raja atau kelompok, konstitusi sebagian besar negara demokrasi menetapkan bahwa kekuasaan politik dipisahkan dan dibagi di antara berbagai entitas pemerintah.

Hak Asasi Manusia: Seiring dengan kebebasan hak yang disebutkan secara konstitusional, demokrasi melindungi hak asasi semua warga negara.

Dalam konteks ini, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dianggap melekat pada semua manusia, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau pertimbangan lainnya.