Apa yang Dimaksud dengan Demokrasi?

KOMPAS.com - Dalam sistem pemerintahan ada yang disebut "Demokrasi", apa itu?

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang memberdayakan rakyat untuk melakukan kontrol politik.

Selain itu, membatasi kekuasaan kepala negara, mengatur pemisahan kekuasaan antara entitas pemerintah, dan menjamin perlindungan hak-hak kodrati dan kebebasan sipil. Dalam prakteknya, demokrasi mengambil banyak bentuk yang berbeda.

Bersama dengan dua jenis demokrasi yang paling umum, seperti demokrasi partisipatif, liberal, parlementer, pluralis, konstitusional, dan sosialis.

Meskipun menonjol dalam berita utama negara-negara non-demokratis dan otoriter, seperti China, Rusia, Korea Utara, dan Iran, demokrasi tetap menjadi bentuk pemerintahan yang paling umum dipraktikkan di dunia.

Pada 2018, misalnya, total 96 dari 167 negara (57 persen) adalah demokrasi dari beberapa jenis, seperti yang dilansir dari Thoughtco.com.

Statistik menunjukkan bahwa persentase demokrasi di antara pemerintah-pemerintah dunia telah meningkat sejak pertengahan 1970-an, saat ini masih jauh dari angka tertinggi pasca Perang Dunia II sebesar 58 persen pada 2016.

Baca juga: Apa yang Dimaksud dengan Oligarki?

Definisi Demokrasi

Makna demokrasi “pemerintahan oleh rakyat” adalah sistem pemerintahan yang tidak hanya memungkinkan, tetapi membutuhkan partisipasi rakyat dalam proses politik agar dapat berfungsi dengan baik.

Presiden AS Abraham Lincoln dalam pidatonya di Gettysburg pada 1863 yang terkenal mungkin mendefinisikan demokrasi sebagai "...pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat..."

Secara semantik, istilah demokrasi berasal dari kata Yunani untuk “rakyat” (demos) dan “pemerintahan” (karatos).

Namun, mencapai dan mempertahankan pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, jauh lebih rumit dari pada yang mungkin disiratkan oleh kesederhanaan semantik konsep tersebut.

Prinsip demokrasi

Konsensus para ilmuwan politik setuju bahwa sebagian besar demokrasi didasarkan pada 6 elemen dasar, yaitu:

konsensus para ilmuwan politik setuju bahwa sebagian besar demokrasi didasarkan pada enam elemen dasar:

Kedaulatan rakyat: Prinsip bahwa pemerintah diciptakan dan dipelihara dengan persetujuan rakyat melalui wakil-wakil mereka yang dipilih.

Sistem pemilihan: Karena menurut prinsip kedaulatan rakyat, rakyat adalah sumber dari semua kekuatan politik, sistem yang jelas untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil sangat penting.

Partisipasi publik: Demokrasi jarang bertahan tanpa partisipasi aktif dari rakyat. Demokrasi kesehatan memungkinkan dan mendorong masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses politik dan sipil mereka.

Pemisahan Kekuasaan: Berdasarkan kecurigaan akan kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu individu, seperti raja atau kelompok, konstitusi sebagian besar negara demokrasi menetapkan bahwa kekuasaan politik dipisahkan dan dibagi di antara berbagai entitas pemerintah.

Hak Asasi Manusia: Seiring dengan kebebasan hak yang disebutkan secara konstitusional, demokrasi melindungi hak asasi semua warga negara.

Dalam konteks ini, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dianggap melekat pada semua manusia, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau pertimbangan lainnya.

A Rule of Law: Disebut juga "due process of law, rule of law" adalah prinsip bahwa semua warga negara bertanggung jawab kepada hukum yang dibuat secara publik dan ditegakkan secara adil dengan cara yang konsisten dengan hak asasi manusia oleh sistem peradilan yang independen.

Baca juga: Apa yang Dimaksud dengan Aristokrasi?

Jenis-jenis demokrasi

Berbagai jenis demokrasi ini pada umumnya menggambarkan nilai-nilai tertentu yang ditekankan oleh demokrasi perwakilan yang menerapkannya.

Demokrasi langsung

Berasal dari Yunani Kuno pada abad ke-5 SM, demokrasi langsung, kadang-kadang disebut "demokrasi murni", dianggap sebagai bentuk pemerintahan non-otoriter tertua.

Dalam demokrasi langsung, semua undang-undang dan keputusan kebijakan publik dibuat langsung oleh suara mayoritas rakyat, bukan oleh suara perwakilan terpilih mereka.

Secara fungsional, demokarasi langsung hanya mungkin di negara-negara kecil, seperti Swiss.

Namun Swiss bukan lagi demokrasi langsung yang sebenarnya, undang-undang apa pun yang disahkan oleh parlemen nasional yang dipilih secara populer di Swiss dapat diveto dengan pemungutan suara langsung dari publik.

Warga negara juga dapat mengubah konstitusi melalui pemungutan suara langsung pada amandemen.

Di Amerika Serikat, contoh demokrasi langsung dapat ditemukan dalam pemilihan umum tingkat negara bagian dan inisiatif pembuatan undang-undang pemungutan suara.

Demokrasi perwakilan

Juga disebut demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan adalah sistem pemerintahan, yang mana semua warga negara memenuhi syarat untuk memilih pejabat yang akan bertanggung jawab untuk mengesahkan undang-undang dan merumuskan kebijakan publik atas nama mereka.

Pejabat terpilih ini diharapkan dapat mewakili kebutuhan dan sudut pandang rakyat dalam memutuskan tindakan terbaik bagi bangsa, negara bagian, atau yurisdiksi lainnya secara keseluruhan.

Demokrasi perwakilan merupakan jenis demokrasi yang paling umum digunakan saat ini, hampir 60 persen dari semua negara di dunia menerapkan bentuk demokrasi perwakilan termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis.

Demokrasi partisipatif

Dalam demokrasi partisipatif, rakyat memberikan suara langsung pada kebijakan, sementara perwakilan terpilih mereka bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Demokrasi partisipatif bergantung pada warga negara dalam menentukan arah negara dan pengoperasian sistem politiknya.

Sementara kedua bentuk pemerintahan memiliki cita-cita yang sama, demokrasi partisipatif cenderung mendorong bentuk partisipasi warga yang lebih tinggi dan lebih langsung dari pada demokrasi perwakilan tradisional.

Meskipun tidak ada negara yang secara khusus diklasifikasikan sebagai demokrasi partisipatif, sebagian besar demokrasi perwakilan menggunakan partisipasi warga sebagai alat untuk reformasi sosial dan politik.

Misalnya di Amerika Serikat, apa yang disebut penyebab partisipasi warga "akar rumput", seperti Gerakan Hak Sipil tahun 1960-an telah menyebabkan pejabat terpilih untuk memberlakukan undang-undang yang menerapkan perubahan kebijakan sosial, hukum, dan politik yang menyeluruh.

Demokrasi liberal

Demokrasi liberal didefinisikan sebagai bentuk demokrasi perwakilan yang menekankan prinsip-prinsip liberalisme klasik.

Jenis demokrasi ini adalah sebuah ideologi yang menganjurkan perlindungan kebebasan sipil individu dan kebebasan ekonomi dengan membatasi kekuasaan pemerintah.

Demokrasi liberal dapat berbentuk republik konstitusional, seperti Amerika Serikat, atau monarki konstitusional, seperti Inggris, Kanada, dan Australia.

Baca juga: Apa Hobi Orang-orang Terkaya di Dunia? Ini Daftar Lengkapnya

Demokrasi parlementer

Dalam demokrasi parlementer, rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya untuk parlemen legislatif.

Di sini, parlemen negara akan secara langsung mewakili rakyat dalam membuat undang-undang dan keputusan kebijakan yang diperlukan untuk negara.

Dalam demokrasi parlementer, seperti Inggris, Kanada, dan Jepang, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri.

Namun, perdana menteri tetap menjadi anggota parlemen dan dengan demikian memainkan peran aktif dalam proses legislatif untuk membuat dan mengesahkan undang-undang.

Demokrasi parlementer biasanya merupakan ciri monarki konstitusional, sistem pemerintahan di mana kepala negara adalah seorang ratu atau raja yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi.

Demikrasi pluralis

Dalam demokrasi pluralis, tidak ada satu kelompok pun yang mendominasi politik. Sebaliknya, kelompok-kelompok terorganisir dalam masyarakat bersaing untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Dalam ilmu politik, istilah pluralisme mengungkapkan ideologi yang pemerintahannya terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda, dari pada dipegang oleh satu kelompok elit seperti dalam aristokrasi.

Dalam demokrasi pluralis, individu bekerja melalui kelompok yang dibentuk di sekitar tujuan bersama, berharap untuk memenangkan dukungan dari pemimpin terpilih.

Dalam konteks ini, demokrasi pluralis mengasumsikan bahwa pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan diuntungkan dari berbagai sudut pandang.

Contoh demokrasi pluralis dapat dilihat dalam dampak kelompok kepentingan khusus, seperti Organisasi Nasional untuk Perempuan, terhadap politik Amerika.

Demokrasi konstitusional

Demokrasi konstitusional umumnya didefinisikan sebagai sistem pemerintahannya berdasarkan kedaulatan rakyat dan aturan hukum di mana struktur, kekuasaan, dan batas-batas pemerintahan ditetapkan oleh konstitusi.

Konstitusi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah, biasanya dengan memisahkan kekuasaan tersebut di antara berbagai cabang pemerintahan, seperti dalam sistem federalisme konstitusi Amerika Serikat.

Dalam demokrasi konstitusional, konstitusi dianggap sebagai "hukum tertinggi negara".

Demokrasi sosial

Demokrasi sosial secara luas didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang didasarkan pada ekonomi sosialis, di mana sebagian besar properti dan alat-alat produksi secara kolektif dikendalikan oleh hierarki politik yang ditetapkan secara konstitusional.

Demokrasi sosial merangkul peraturan pemerintah tentang bisnis dan industri sebagai sarana untuk memajukan pertumbuhan ekonomi sekaligus mencegah ketimpangan pendapatan.

Saat ini tidak ada pemerintahan sosialis murni, tetapi unsur-unsur demokrasi sosial dapat dilihat dalam penyediaan layanan gratis untuk perawatan kesehatan universal, pendidikan, dan program kesejahteraan sosial di Swedia.

Baca juga: Apa Itu Globalisasi? Definisi, Efek, dan Contohnya