Israel dan Palestina Sulit Bersepakat Terkait Sejumlah Isu Ini

PUSAT konflik Israel dan Palestina terletak pada klaim teritorial yang bersinggungan, identitas nasional, dan hak-hak historis atas tanah yang sama. Namun pandangan dan solusi terhadap masalah itu sangat beragam dan sering kali bertentangan.

Berikut ini adalah sejumlah isu yang sulit disepakati oleh kedua belah pihak.

Pertama klaim teritorial. Klaim teritorial merupakan inti konflik ini. Israel, yang didirikan tahun 1948, diakui oleh banyak negara sebagai negara bagi bangsa Yahudi, sementara Palestina mencari pengakuan atas negara merdeka mereka yang meliputi Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Permasalahan ini seringkali mengakibatkan bentrokan, karena kedua pihak memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana harus membagi atau mengelola wilayah tersebut.

Rencana pembagian wilayah yang telah diusulkan dalam berbagai kesempatan sering kali terhenti karena ketidaksepakatan tentang batas-batas spesifik dan pengendalian atas sumber daya penting. Israel menginginkan untuk mempertahankan sejumlah pemukiman di Tepi Barat, sementara Palestina menganggap semua pemukiman tersebut ilegal dan menuntut penghentian pembangunan pemukiman baru serta pengembalian wilayah tersebut sepenuhnya.

Baca juga: Solusi Dua Negara Dulu Ditolak Palestina karena Ditawarkan Tanah Tandus

Kedua, status Yerusalem. Kedua belah pihak mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka, namun pembagian atau pembagian kembali kota ini menimbulkan masalah yang sangat kompleks, mengingat pentingnya kota ini bagi banyak agama dan identitas nasional kedua belah pihak.

Baca juga: Palestina Kecam Keputusan Australia soal Status Yerusalem Barat

Ketiga, terkait hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka. Ini merupakan isu yang sangat emosional dan kompleks. Palestina menuntut hak untuk kembali bagi jutaan pengungsi dan keturunan mereka yang terusir atau melarikan diri selama perang 1948 dan konflik selanjutnya. Namun, Israel menganggap bahwa penerimaan kembali pengungsi Palestina dalam jumlah besar akan mengancam karakter Yahudi dan stabilitas demografis negara tersebut.

Keempat, keamanan Israel. Isu ini selalu muncul dalam setiap diskusi tentang perdamaian. Israel menuntut jaminan keamanan yang kuat untuk melindungi warganya dari serangan, baik dari Palestina maupun dari aktor regional lainnya. Sementara itu, Palestina menuntut penghentian kegiatan militer Israel dan pencabutan blokade terhadap Jalur Gaza sebagai langkah menuju kebebasan dan kedaulatan penuh.

Kelima, masalah air dan sumber daya alam lainnya juga menjadi isu yang sulit. Distribusi air yang adil dan akses ke sumber daya alam lainnya menjadi penting di wilayah yang sumber dayanya terbatas ini. Kedua belah pihak memiliki kebutuhan dan tuntutan yang berbeda mengenai pengelolaan dan pembagian sumber daya ini.

Isu-isu di atas dan banyak isu lainnya menciptakan jalan buntu yang sulit dipecahkan dalam negosiasi perdamaian. 

Apa yang telah dilakukan untuk mengatasi itu?

Perundingan perdamaian Israel-Palestina telah diadakan berulang kali antara tahun 1990-an dan 2010-an, walau diselingi terjadinya tindak kekerasan di lapangan.

Perdamaian melalui negosiasi di awal tampaknya menjadi sesuatu mungkin. Satu rangkaian pembicaraan rahasia di Norwegia menjadi proses yang kemudian dikenal sebagai perjanjian Oslo, lalu disimbolkan oleh sebuah upacara di halaman Gedung Putih tahun 1993 dipimpin Presiden Bill Clinton.

Dalam sebuah momen bersejarah, Palestina mengakui Negara Israel dan Israel mengakui musuh historisnya, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), sebagai satu-satunya wakil rakyat Palestina. Otoritas Palestina yang memiliki pemerintahan sendiri didirikan.

Baca juga: Perjanjian Oslo, Upaya Damai Israel dan Palestina yang Kandas

Namun perpecahan segera muncul, ketika pemimpin oposisi di Israel saat itu, Benjamin Netanyahu, menyebut Oslo sebagai ancaman mematikan bagi Israel. Israel lalu mempercepat proyek untuk memukimkan orang-orang Yahudi di wilayah pendudukan Palestina. Kelompok militan Palestina yang baru muncul, Hamas, mengirim para pelaku bom bunuh diri untuk membunuh orang-orang di Israel dan merusak peluang tercapainya kesepakatan.

Suasana di Israel berubah runyam, yang berpuncak pada pembunuhan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, oleh seorang ekstremis Yahudi pada 4 November 1995.

Tahun 2000-an upaya dilakukan untuk menghidupkan kembali proses perdamaian – termasuk pada tahun 2003 ketika sebuah peta jalan dirancang negara-negara besar dengan tujuan akhir solusi dua negara, namun hal ini tidak pernah dilaksanakan.

Upaya perdamaian akhirnya terhenti tahun 2014, ketika perundingan antara Israel dan Palestina di Washington gagal.

Upaya perdamaian terbaru, yang disiapkan AS ketika Donald Trump menjadi presiden, disebut sebagai “kesepakatan abad ini” oleh Perdana Menteri Netanyahu, tetapi ditolak oleh Palestina karena dianggap hanya sepihak dan tidak pernah dilaksanakan.