Kontroversi Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat

AMERIKA Serikat (AS) memiliki keragaman populasi. Salah satu penyebabnya adalah tingginya arus imigrasi ke AS.

AS merupakan negara dengan jumlah imigran terbanyak di dunia. Menurut data PEW Research Center, tahun 2018, imigran di AS mencapai 13,7 persen dari total penduduk negera itu. Pada tahun itu saja, jumlah imigran di AS sebanyak 44,8 juta orang. Mayoritas imigran itu berasal dari  Meksiko, tepatnya 25 persen atau 11,2 juta. Di tempat kedua imigran dari China sebesar 6 persen, India 6 persen, Filipina 4 persen, dan El Salvador 3 persen.

Walau Meksiko menjadi negara penyumbang imigran terbanyak di AS, tetapi secara kawasan, Asia yang menyumbang paling banyak imigran, tepatnya 28 persen dari total keseluruhan imigran pada tahun yang sama. Sisanya dari Eropa, Kanada, dan bagian dari Amerika Utara yang lain sebesar 13 persen, Karibia sebesar 10 persen, Amerika Tengah 8 persen, Amerika Selatan 7 persen, Sub-Sahara Afrika sebesar 5 persen, dan Timur Tengah serta Afrika Utara sebesar 4 persen.

Baca juga: Cegah Masuknya Imigran, AS Akan Bantu Meksiko Senilai Rp 296 Miliar

Pada tahun 2065, PEW Research Center memprediksi bahwa Asia akan menjadi grup imigran terbesar di AS dengan jumlah sebesar 38 persen dari total imigran secara keseluruhan. Nomor dua baru Hispanik sebesar 31 persen, kulit putih 20 persen, dan kulit hitam 9 persen.

Sebanyak 45 persen dari total imigran di AS pada tahun 2018 tersebar hanya di tiga negara bagian, yaitu California sebesar 24 persen, Texas sebesar 11 persen, dan Florida sebesar 10 persen. Kota-kota besar yang menjadi tujuan utama para imigran adalah New York, Los Angeles, dan Miami.

Mencari Hidup Lebih Baik, Namun Rawan Diskriminasi

Menurut survei yang dilakukan Kaiser Family Foundation (KFF) bersama LA Times, mayoritas imigran datang ke AS untuk mencari kesempatan hidup lebih baik. Sekitar 78 persen dari imigran yang ditanya mengaku bahwa kondisi finansial mereka membaik setelah datang ke AS. Tidak hanya itu, sebagian besar imigran mengaku kualitas pendidikan, situasi ketenagakerjaan, dan keamanan mereka juga membaik saat tiba di AS.

Baca juga: Berniat Ledakkan Pusat Imigrasi AS, Pria 69 Tahun Ditembak Mati

Walau benar kualitas hidup mereka membaik, para imigran juga mengaku masih harus menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah diskriminasi yang dominan terjadi di tempat kerja. Banyak imigran mengaku telah mendapatkan bayaran lebih sedikit di tempat kerja, bahkan beberapa tidak dibayar sama sekali.

Sekitar 34 persen imigran juga melaporkan telah mengalami diskriminasi akibat bahasa yang mereka gunakan. Sebanyak 33 persen imigran mengaku, setidaknya satu kali diberitahu bahwa mereka harus “kembali ke tempat asal anda berasal”.

Selain rawan diskriminasi, banyak imigran hidup dalam kekhawatiran akan di deportasi atau ditahan. Hal ini kebanyakan terjadi pada imigran tidak berdokumen atau ilegal. Empat dari sepuluh imigran mengaku sering menghindar untuk berbicara dengan polisi, mendaftar kerja, atau berpergian karena takut statusnya diketahui pihak berwenang.

Meski lebih banyak terjadi pada imigran tidak berdokumen, perasaan seperti itu juga banyak dirasakan imigran berdokumen sekalipun. Sekitar 45 persen imigran mengaku tidak mengerti cara kerja kebijakan imigrasi AS dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi mereka atau keluarganya.

Banyak imigran merasa masih kurang informasi terkait hak-hak mereka dalam mengakses layanan publik seperti bantuan pangan, tempat tinggal, dan pelayanan kesehatan. Banyak dari mereka khawatir bahwa menggunakan layanan publik akan mengurangi kesempatan mereka mendapatkan kartu hijau, kartu yang akan memberikan mereka izin untuk tinggal dan bekerja secara permanen di AS.

LUCY NICHOLSON/REUTERS Tembok perbatasan AS-Meksiko di El Paso, Texas, Amerika Serikat. Gambar diambil pada 6 Maret 2019.

Kontroversi Kebijakan Imigrasi SB4

Baru-baru ini pengadilan banding federal membekukan undang-undang imigrasi Negara Bagian Texas yang kontroversial. Undang-undang (UU) tersebut, yang dikenal sebagai UU Senat Texas 4 atau SB4, merupakan salah satu undang-undang paling keras yang pernah diberlakukan negara bagian AS di zaman modern.

Pembekuan tersebut dinyatakan beberapa jam setelah Mahkamah Agung mengizinkan UU tersebut diberlakukan sembari menunggu banding.

UU itu memberikan kuasa pada pihak berwenang di Texas untuk menahan dan menghukum para migran yang masuk ke Texas secara ilegal. SB4 itu seharusnya sudah diberlakukan mulai 5 Maret ini. Namun, kebijakan itu ditentang Presiden Joe Biden dengan alasan tidak sesuai konstitusi.

Baca juga: New York akan Gugat Pemerintahan Trump atas Kebijakan Imigrasi AS

Sebagai negara bagian yang berbatasan langsung dengan Meksiko, diberlakukannya UU itu akan berarti perubahan signifikan dalam cara penanganan imigrasi. Penegakan kebijakan imigrasi seharusnya hanya dilakukan pemerintah federal, bukan pemerintah negara bagian.