UU Kewarganegaraan India Dinilai Diskriminatif, Perpecahan Mengancam

Namun, pemerintahan tersebut runtuh pada Juli 1979 karena adanya faksi-faksi dan perselisihan internal.

BJS kemudian lahir kembali sebagai BJP pada 1980 di bawah kepemimpinan Vajpayee, Lal Krishan Advani, dan Murali Manohar Joshi.

BJP mengadopsi Hindutva ("Kehinduan"), sebuah ideologi Hindu nasionalis yang berusaha mendefinisikan budaya India dalam istilah nilai-nilai Hindu. BJP juga sangat kritis terhadap kebijakan dan praktik sekuler Partai Kongres.

BJP mulai meraih kesuksesan dalam pemilihan umum tahun 1989 setelah memanfaatkan sentimen anti-Muslim dengan menyerukan pembangunan kuil Hindu di daerah di Ayodhya yang dianggap suci oleh Hindu tetapi pada saat itu adalah lokasi dari Masjid Babri. Pada tahun 1991, BJP meningkatkan daya tarik politiknya secara signifikan dengan total 117 kursi di Lok Sabha, dewan rakyat parlimen India.

Pada tahun 2014 dan 2019, BJP juga kembali sukses di pemilihan umum, menjadikan Narendra Modi, pemimpin BJP, perdana menteri India untuk dua periode berturut-turut hingga saat ini.

Dalam dua dekade terakhir, representasi Muslim di parlemen terhenti. Setelah pemilihan tahun 2019, kaum Muslim hanya menduduki lima persen dari total kursi akibat naiknya suara BJP.

Sementara itu, laporan tahun 2019 dari organisasi non-pemerintah Common Cause yang berbasis di India menemukan bahwa setengah dari polisi yang disurvei menunjukkan bias agama dalam besikap sehingga membuat mereka kurang aktif dalam usaha menghentikan kejahatan terhadap komunitas agama tertentu.

Beberapa negara bagian di India juga mulai mengesahkan undang-undang yang membatasi kebebasan beragama, termasuk undang-undang anti konversi dan larangan mengenakan jilbab di sekolah.

Para ahli mengatakan, sentimen itu telah meningkat di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Modi dan BJP. Sejak terpilih kembali tahun 2019, pemerintahan Modi telah mendorong kebijakan kontroversial yang dikritik karena dengan jelas mengabaikan hak-hak agama tertentu.

Di bawah pemerintahan Modi, kekerasan berbasis agama menjadi lebih umum. Beberapa ahli yang mengikuti perkembangan India mengatakan, terpilihnya kembali Modi pada tahun 2024 ini kemungkinan besar akan menimbulkan lebih banyak perpecahan agama di India.