Perdebatan Seputar Kontrol Senjata Api di AS

Titik balik kontrol senjata modern di Australia adalah tragedi pembantaian Port Arthur tahun 1996, ketika seorang pria muda membunuh 35 orang dan melukai hampir 20 lainnya. Pembantaian tersebut, yang dilakukan dengan senapan semi-otomatis adalah penembakan massal terburuk dalam sejarah Australia.

Kurang dari dua minggu kemudian, pemerintah nasional yang dipimpin partai konservatif melakukan perubahan mendasar pada undang-undang senjata negara tersebut dengan kerja sama berbagai negara bagian dan wilayah yang mengatur senjata api.

Perjanjian Nasional tentang Senjata Api atau PDF melarang senapan serbu otomatis dan semi-otomatis, mewajibkan lisensi dan registrasi, dan memberlakukan program pembelian kembali senjata api sementara. Program pembelian kembali senjata api sementara ini berhasil menarik sekitar 650.000 senjata api serbu (sekitar sepertujuh dari stok nasional) dari peredaran publik.

Undang-undang tersebut juga mensyaratkan pemegang lisensi untuk menunjukkan "kebutuhan yang sah" untuk jenis senjata tertentu dan mengikuti kursus keamanan senjata api.

Setelah penembakan massal lainnya di Melbourne tahun 2002, undang-undang senjata api (pistol) Australia juga diperketat. Banyak analis mengatakan bahwa tindakan ini sangat efektif, dilihat dari adanya penurunan tingkat kematian akibat senjata api dan kasus penembakan massal terkait senjata api.

Setelah peningkatan penjualan senjata api pada tahun 2017, para pendukung kontrol senjata api di Australia memperingatkan terhadap pelonggaran undang-undang senjata api di beberapa negara bagian dan wilayah. Saat ini, Australia memiliki lebih banyak senjata api yang beredar daripada sebelum pembantaian Port Arthur, meskipun jumlah orang yang memilikinya telah turun selama periode yang sama.

Israel

Kegiatan wajib militer dan senjata adalah bagian dari kehidupan sehari-hari warga Israel. Sebagian besar populasi memiliki akses tidak langsung ke senjata serbu baik sebagai tentara atau tentara cadangan. Secara hukum, sebagian besar warga yang berusia delapan belas tahun diwajibkan untuk dinas militer, disaring secara psikologis, dan diberikan pelatihan senjata setidaknya setelah lulus sekolah menengah. Setelah dua atau tiga tahun di angkatan bersenjata, sebagian besar warga Israel diberhentikan dan diharuskan tunduk pada undang-undang senjata sipil.

Negara ini memiliki regulasi senjata yang relatif ketat, termasuk larangan senjata serbu, keharusan mendaftarkan kepemilikan kepada pemerintah, dan batasan satu senjata per pemilik. Untuk mendapatkan lisensi senjata api, seorang pelamar harus menjadi warga negara Israel atau penduduk tetap, dan lulus pemeriksaan kesehatan.

Persyaratan usia minimum bervariasi: 27 tahun untuk warga negara tanpa pengalaman dinas militer atau dinas nasional, 21 tahun bagi mereka yang telah berdinas, dan 45 tahun bagi penduduk tetap yang bukan warga negara. Pelamar juga harus menunjukkan alasan yang sah untuk membawa senjata api, seperti bela diri atau berburu.

Inggris Raya

Upaya kontrol senjata modern di Inggris Raya juga dipicu oleh tindakan kekerasan senjata api yang memicu kemarahan publik. Tahun 1987, seorang penembak dengan dua senapan semi-otomatis dan sebuah pistol melakukan penembakan selama enam jam, sekitar tujuh puluh mil di barat laut London, membunuh lebih dari 11 orang dan kemudian bunuh diri.

Pasca insiden yang dikenal sebagai Pembantaian Hungerford tersebut, Inggris memperkenalkan Firearms (Amendment) Act, yang memperluas daftar senjata yang dilarang, termasuk beberapa senapan semi-otomatis dan meningkatkan persyaratan registrasi untuk senjata lainnya.

Tragedi terkait senjata api di kota Skotlandia, Dunblane tahun 1996 memicu undang-undang senjata api Inggris Raya yang paling ketat hingga saat ini. Seorang pria dengan empat pistol menembak dan membunuh 16 anak sekolah dan seorang dewasa sebelum bunuh diri. Kejadian ini memicu kampanye publik yang dikenal sebagai Petisi Snowdrop, yang membantu mendorong undang-undang yang melarang pistol dengan sedikit pengecualian. Pemerintah juga memberlakukan program pembelian kembali senjata api.

Sebagian besar petugas polisi di Inggris juga tidak membawa senjata api, membedakan mereka dari rekan-rekan di AS dan negara-negara lain. Senjata dibatasi untuk unit polisi yang secara khusus dilatih untuk merespons keadaan darurat tertentu atau dikerahkan untuk operasi tertentu. Para pendukung kebijakan tersebut mengatakan bahwa petugas yang tidak bersenjata melambangkan pengawasan masyarakat dengan persetujuan dan bukan dengan kekerasan.

Jepang

Pendukung kontrol senjata sering mengutip regulasi senjata api yang sangat ketat di Jepang seiring dengan tingkat kematian akibat senjata api yang sangat rendah. Hampir setiap tahun, kurang dari seratus warga Jepang meninggal akibat kekerasan senjata api di negara berpenduduk 125 juta orang itu. Sebagian besar senjata api ilegal di negara ini dan tingkat kepemilikan yang cukup rendah menjadi pemicu hal ini.

Di bawah undang-undang senjata api dan pedang Jepang, satu-satunya senjata yang diperbolehkan adalah senapan patah (senapan gantel), senapan udara, senjata dengan tujuan penelitian atau industri tertentu, atau yang digunakan untuk perlombaan. Namun, sebelum akses ke senjata api khusus ini diberikan, seseorang harus mendapatkan instruksi formal dan lulus serangkaian tes tertulis, mental, dan narkoba, serta pemeriksaan latar belakang yang ketat. Selain itu, pemilik harus memberitahu pihak berwenang bagaimana senjata dan amunisinya disimpan serta bersedia memberikan senjata api mereka untuk pemeriksaan tahunan.

Beberapa analis mengaitkan tidak begitu berminatnya orang Jepang terhadap senjata api dengan demilitarisasinya setelah Perang Dunia II. Pendapat lain mengatakan bahwa karena tingkat kejahatan di negara ini sangat rendah, sebagian besar orang Jepang tidak merasa perlu memiliki senjata api.