Pokok Persoalan Konflik China dengan Taiwan

China kemudian mengusulkan opsi "satu negara, dua sistem", yang bisa memungkinkan Taiwan memiliki otonomi yang signifikan jika setuju berada di bawah kendali Beijing.

Sistem ini mendasari pengembalian Hong Kong dari Inggris ke China tahun 1997 dan cara wilayah itu diperintah hingga baru-baru ini, sebelum Beijing berusaha meningkatkan pengaruhnya.

Taiwan menolak tawaran tersebut. Penolakan itu menyebabkan Beijing berkeras bahwa pemerintahan Taiwan tidak sah. Namun perwakilan tidak resmi China dan Taiwan masih melakukan pembicaraan terbatas.

Tahun 2000, Chen Shui-bian terpilih sebagai presiden Taiwan. Dia sangat mengkhawatirkan sepak terjang Beijing. Chen dan partainya, Partai Progresif Demokratik (DPP), secara terbuka mendukung "kemerdekaan" Taiwan.

Setahun setelah Chen terpilih kembali tahun 2004, China mengesahkan undang-undang anti-pemisahan. UU itu menegaskan hak China untuk "tidak memilih jalan damai" terhadap Taiwan jika Taiwan mencoba "memisahkan diri" dari China.

Chen kemudian digantikan oleh KMT, yang mendukung hubungan yang lebih dekat dengan RRC.

Tahun 2016, Tsai Ing-wen, dari DPP, terpilih sebagai presiden. Di bawah kepemimpinannya, hubungan lintas selat memburuk. China memutus komunikasi resmi dengan Taiwan setelah Tsai berkuasa. Langkah itu dilakukan karena penolakan Tsai untuk mendukung konsep "satu China".

Tsai tidak pernah mengatakan bahwa dia akan secara resmi menyatakan kemerdekaan Taiwan. Menurut dia Taiwan sudah merdeka.

Status Internasional dan Hubungan dengan AS

Beijing dengan tegas menyatakan bahwa hanya ada "satu China" dan bahwa Taiwan adalah bagian dari China.

China menekan negara-negara di seluruh dunia untuk mengalihkan hubungan mereka ke Beijing dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Saat ini, hanya 14 negara yang menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan.

Taipei saat ini bukan anggota badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun memiliki keanggotaan di organisasi seperti Bank Pembangunan Asia dan Organisasi Perdagangan Dunia.

China juga menekan perusahaan di seluruh dunia untuk mencantumkan Taiwan sebagai bagian dari China. Pemerintah dan perusahaan yang tidak mengikuti garis kebijakan Beijing tentang masalah itu berisiko mendapat balasan dari pemerintah China.

Selama hampir tiga dekade setelah pemerintahan komunis berkuasa di daratan China, AS mengakui Taipei sebagai pemerintah seluruh China. Namun, tahun 1979, Washington mencabut hubungan diplomatik dan perjanjian pertahanan bersama dengan Taiwan serta menjalin hubungan diplomatik resmi dengan China daratan.

Meskipun ada perubahan tersebut, Washington tetap menjaga hubungan tidak resmi yang erat dengan Taipei. AS menjual perlengkapan militer ke Taiwan, meskipun Beijing berulang kali memperingatkan AS untuk tidak melakukannya. Kapal perang Angkatan Laut AS juga secara rutin berlayar melalui Selat Taiwan untuk "memamerkan" kekuatan militer AS di kawasan tersebut.

AS menyatakan tujuannya adalah untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Untuk tujuan ini, AS ingin mempertahankan status quo.