Begini Cara Presiden AS Mengaktifkan Tombol Nuklir, Bisa Saat Perang atau Sedang Marah

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Isu tentang pengaktifan tombol nuklir oleh Presiden Amerika Serikat sempat gencar muncul ketika Donald Trump kalah dalam pilpres AS 2020.

Kala itu, Ketua DPR Nancy Pelosi sampai menghubungi jenderal tinggi Pentagon, Mark Milley, untuk memastikan Trump yang sedang kalut tidak menggunakan tombol nuklir.

Menurut konstitusi AS, presiden adalah satu-satunya orang yang memiliki wewenang utama untuk memerintahkan serangan nuklir.

Baca juga: Kisah Hisashi Ouchi, Manusia yang Dipaksa Hidup Tersiksa dengan Radiasi Besar di Tubuhnya

Tombol nuklirnya sendiri berupa kode rahasia, dan tidak ada satu orang pun selain presiden yang bisa ikut campur.

Kongres, para pemimpin Pentagon, barisan jenderal, apalagi warga sipil, tidak bisa mengintervensi keputusan presiden untuk mengaktifkan tombol nuklir.

Kantor berita AFP pada 8 Januari 2021 mewartakan, ke mana pun presiden AS bepergian, dia ditemani oleh seorang ajudan yang membawa Football Nuclear atau "koper nuklir".

Tas itu berisi instruksi, rencana serangan, dan kode untuk memulai serangan nuklir yang hanya dapat digunakan oleh presiden.

Mengingat kebutuhan untuk mempertimbangkan tindakan, peralatan apa yang akan digunakan, dan target mana yang dipilih, keputusan seperti itu biasanya dilakukan dengan berkonsultasi dulu dengan kepala pertahanan.

AFP PHOTO/BRENDAN SMIALOWSKI Seorang ajudan militer membawa koper nuclear football yang berisi kode rahasia dan prosedur peluncuran serangan nuklir oleh presiden Amerika Serikat, untuk diangkut ke helikopter Marine One di South Lawn, Gedung Putih, 3 Februari 2017.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Uji Coba Nuklir Terdahsyat Korea Utara

Pengaktifan tombol nuklir harus legal

Satu-satunya batasan pada presiden AS, dalam hal ini, adalah legalitas serangan. Hukum perang akan memungkinkan pejabat militer untuk menolak melaksanakan perintah dalam melakukan sesuatu yang ilegal.