Begini Cara Presiden AS Mengaktifkan Tombol Nuklir, Bisa Saat Perang atau Sedang Marah

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Isu tentang pengaktifan tombol nuklir oleh Presiden Amerika Serikat sempat gencar muncul ketika Donald Trump kalah dalam pilpres AS 2020.

Kala itu, Ketua DPR Nancy Pelosi sampai menghubungi jenderal tinggi Pentagon, Mark Milley, untuk memastikan Trump yang sedang kalut tidak menggunakan tombol nuklir.

Menurut konstitusi AS, presiden adalah satu-satunya orang yang memiliki wewenang utama untuk memerintahkan serangan nuklir.

Baca juga: Kisah Hisashi Ouchi, Manusia yang Dipaksa Hidup Tersiksa dengan Radiasi Besar di Tubuhnya

Tombol nuklirnya sendiri berupa kode rahasia, dan tidak ada satu orang pun selain presiden yang bisa ikut campur.

Kongres, para pemimpin Pentagon, barisan jenderal, apalagi warga sipil, tidak bisa mengintervensi keputusan presiden untuk mengaktifkan tombol nuklir.

Kantor berita AFP pada 8 Januari 2021 mewartakan, ke mana pun presiden AS bepergian, dia ditemani oleh seorang ajudan yang membawa Football Nuclear atau "koper nuklir".

Tas itu berisi instruksi, rencana serangan, dan kode untuk memulai serangan nuklir yang hanya dapat digunakan oleh presiden.

Mengingat kebutuhan untuk mempertimbangkan tindakan, peralatan apa yang akan digunakan, dan target mana yang dipilih, keputusan seperti itu biasanya dilakukan dengan berkonsultasi dulu dengan kepala pertahanan.

Akan tetapi, begitu presiden memutuskan - entah setelah banyak pertimbangan atau dalam keadaan marah - baik militer maupun Kongres tidak dapat menolak perintah ini, kata laporan pada Desember 2020 tentang komando dan kontrol nuklir dari Congressional Research Service.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Uji Coba Nuklir Terdahsyat Korea Utara

Pengaktifan tombol nuklir harus legal

Satu-satunya batasan pada presiden AS, dalam hal ini, adalah legalitas serangan. Hukum perang akan memungkinkan pejabat militer untuk menolak melaksanakan perintah dalam melakukan sesuatu yang ilegal.

"Tetapi, pertanyaan tentang legalitas perintah - apakah itu konsisten dengan persyaratan, di bawah hukum konflik bersenjata untuk kebutuhan, proporsionalitas, dan perbedaan - lebih cenderung mengarah pada konsultasi dan perubahan dalam perintah presiden, daripada ke penolakan oleh militer untuk melaksanakan perintah itu," menurut laporan Congressional Research Service.

Jika presiden memang memutuskan untuk memerintahkan serangan nuklir, dia biasanya akan berkonsultasi dengan kepala militer tentang pilihannya.

Dalam "koper nuklir", presiden AS akan disediakan opsi untuk menyerang dan peralatan komunikasi guna memerintahkannya secara resmi.

Presiden AS bakal menggunakan kartu kode unik untuk dirinya sendiri, yang disebut "biskuit", untuk mengesahkan identitasnya sebagai panglima yang diberi wewenang memerintahkan serangan nuklir.

Perintah peluncuran nuklir kemudian akan dikirim ke Komando Strategis AS. Di sana, ada perwira yang mengonfirmasi perintah berasal dari presiden dan eksekusi akan dilakukan.

Baca juga: Bom Habis, Pasukan AS Jatuhkan Banyak Toilet Bekas di Perang Vietnam