Saling Klaim di Perairan Kaya Sumber Daya Alam

Markas garnisun

Selain meningkatkan status Sansha, Beijing juga membangun markas komando garnisun dan menempatkan personel militernya di Pulau Yongxing tersebut.

Kebijakan itu disebut-sebut langsung diputuskan oleh Komisi Militer Pusat China, yang juga mewakili suara angkatan bersenjata China, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Dari segi kekuatan pertahanan, keberadaan garnisun baru China itu memang tak terlalu signifikan. Dalam arti, kekuatan garnisun itu tak akan menjadi ancaman militer terhadap negara-negara pengklaim lainnya, terutama Vietnam, yang paling dekat dengan Yongxing.

Namun, kehadiran markas garnisun tadi tetap bisa diartikan sebagai upaya China memperkuat klaim dan keberadaannya di wilayah itu.

Selain itu, muncul pula analisis lain yang menyebut munculnya kebijakan tadi menunjukkan terjadinya penguatan pengaruh militer dalam proses pengambilan keputusan dalam pemerintah China, terutama dalam isu Laut China Selatan.

Boleh jadi kondisi itu dipicu semakin kerasnya ”perlawanan” yang ditunjukkan negara pengklaim, seperti Filipina dan Vietnam, atas klaim ”Sembilan Garis Putus-putus” China.

Hal itu tampak dalam beberapa kali insiden, terakhir dengan Filipina di kawasan Beting Scarborough, yang juga bagian dari Laut China Selatan.

Kerumitan masalah di Laut China Selatan juga semakin bertambah ketika Amerika Serikat secara terang-terangan melibatkan diri dalam persoalan itu.

Walau menegaskan tidak punya klaim di wilayah itu, AS berargumen pihaknya hanya ingin memastikan kalau di perairan itu tetap ada jaminan kebebasan bernavigasi.