Saling Klaim di Perairan Kaya Sumber Daya Alam

Direktur Program Asia Lembaga Pemikir Internasional di International Crisis Groups (ICG) Paul Quinn-Judge, pekan lalu, menyampaikan kekhawatirannya terkait kemungkinan perkembangan eskalasi ketegangan di perairan itu.

Dia menyebut, kemungkinan ketegangan memuncak menjadi konflik bersenjata sangat besar.

Apalagi, jika negara-negara ASEAN gagal menyelesaikan rencana menyusun kode tata berperilaku (code of conduct/COC) di Laut China Selatan, yang nantinya akan dibahas dan disepakati bersama China.

Kekhawatiran itu masuk akal mengingat dalam pertemuan tahunan antarmenteri luar negeri ASEAN (AMM) di Kamboja beberapa waktu lalu sempat terjadi kebuntuan di antara negara-negara anggota organisasi itu.

ASEAN bahkan sempat terkesan terpecah setelah kebuntuan yang terjadi dan berujung pada gagalnya penyusunan komunike bersama para menteri luar negeri itu. Kejadian ini disebut-sebut terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah ASEAN.

Kegagalan terutama terjadi ketika tuan rumah Kamboja menolak memasukkan insiden Beting Scarborough antara Filipina dan China yang terjadi tak berselang lama sebelum digelarnya AMM ke-45 itu dalam komunike bersama.

Filipina menuduh penolakan Kamboja dilatari pengaruh dari sekutu dekatnya, China.

Setelah kejadian itu, Indonesia berinisiatif melakukan sejumlah pendekatan untuk mengingatkan kembali enam komitmen kunci ASEAN terkait isu Laut China Selatan yang salah satunya berisi komitmen menuntaskan penyusunan COC.

”Tanpa ada konsensus soal mekanisme resolusi, ketegangan di Laut China Selatan dapat dengan mudah berkembang menjadi konflik bersenjata,” ujar Paul mewanti-wanti.

Sejarah mencatat, konflik bersenjata di Laut China Selatan memang pernah terjadi. (AP/REUTERS)