Putusan Mahkamah Internasional Tak Mampu Hentikan Operasi Militer Israel di Rafah

RAFAH yang merupakan tempat perlindungan terakhir warga Palestina di Gaza kini berubah jadi medan perang pasca rangkaian serangan Israel ke wilayah tersebut. Para pemimpin Israel bersikeras memasuki Rafah karena ingin menghancurkan Hamas dan mengembalikan para tawanan yang ditahan sejak serangan 7 Oktober 2023.

Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) dan para sekutunya telah memperingatkan Israel terkait konsekuensi yang akan timbul jika melancarkan serangan ke Rafah. Mahkamah Internasional (ICJ) pada minggu lalu bahkan merilis putusan yang mengatur terkait rencana serangan ke Rafah oleh Israel.

Baca juga: Tank-tank Israel Terus Menuju Jantung Kota Rafah, Perang Bisa Berlanjut Sepanjang Tahun

Bukannya menghentikan operasi militer Israel di Rafah seperti yang diharapkan warga Palestina, keluarnya putusan ICJ justru semakin mendorong maju pasukan Israel ke wilayah tersebut.

Pada hari Minggu (26/5/2024), Israel melancarkan serangan ke daerah Rafah yang mengakibatkan hancurnya tenda-tenda di kawasan kamp pengungsi dan menewaskan 45 orang. Hanya dua hari setelahnya, Israel melancarkan serangan kembali ke Rafah dan menewaskan setidaknya 21 orang. Namun, Israel mengaku tidak melakukan serangan pada hari Selasa tersebut, menurut laporan dari BBC.

Pertempuran di Rafah sejauh ini telah mengakibatkan lebih dari satu juta warga Palestina kembali mengungsi. Para pengungsi kini mencari perlindungan di tenda-tenda kumuh atau daerah lain yang sebenarnya juga tak luput dari dampak perang. Di sana, mereka kekurangan tempat berlindung, makanan, air, dan kebutuhan penting lainnya untuk bertahan hidup, menurut laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Mengapa putusan ICJ tidak mampu menghentikan serangan Israel di Rafah?

Israel Menginterpretasi Putusan ICJ dengan Cara Berbeda

Minggu lalu, ICJ memutuskan bahwa Israel harus “segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan lainnya di wilayah Rafah, yang dapat menyebabkan kelompok Palestina di Gaza menghadapi kondisi kehidupan yang dapat mengakibatkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian.”

Banyak negara menganggap keputusan ICJ itu merupakan perintah langsung kepada Israel untuk segera menghentikan invasi daratnya di Rafah dan menarik pasukannya dari wilayah tersebut, tanpa kualifikasi ataupun interpretasi lain.

Beda halnya dengan para cendekiawan dan hakim Israel, mereka justru mengira bahwa operasi militer mereka masih dapat berlanjut di Rafah selama tidak melakukan tindakan genosida. Pihak Israel membantah telah melakukan genosida.

“Israel belum dan tidak akan melakukan operasi militer di kawasan Rafah yang menciptakan kondisi kehidupan yang dapat menyebabkan kehancuran penduduk sipil Palestina, secara keseluruhan atau sebagian,” kata Penasihat Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi.

Sejumlah pejabat Israel sebaliknya menuduh bahwa pengadilan justru telah membantu “teroris” melalui keputusan ini.

Baca juga: Kredibilitas Biden Dipertanyakan Setelah Serangan Brutal Israel ke Rafah

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dalam unggahannya di X menyampaikan bahwa saat ini Israel sedang berada dalam “perang demi keberadaannya.” Ia juga menyebutkan bahwa menghentikan invasi ke Rafah sama saja dengan menuntut Israel untuk “lenyap”.

Anggota Institut Hukum Internasional di Eropa, Pierre d’Argent juga melegitimasi aksi Israel di Rafah. Ia mengatakan bahwa Israel memiliki hak hukum untuk terus berperang di Rafah. Ia kemudian menambahkan bahwa putusan ICJ tersebut dapat dipatuhi dengan menghentikan seluruh aksi militer atau sekedar mengurangi skala operasinya.

Interpretasi Israel terkait putusan ICJ bagaimanapun sebenarnya tidak searah dengan cara penyampaian putusan tersebut. Saat menyampaikan putusan tersebut, presiden ICJ sudah secara jelas menyatakan bahwa tindakan militer Israel di Rafah telah “menimbulkan resiko lebih lanjut berupa prasangka yang tidak dapat diperbaiki” terhadap kehidupan warga Palestina, yang diuraikan dalam undang-undang genosida.