Myanmar Masih seperti Dulu?

 Wisnu Dewabrata

Pemerintahan ”sipil” Myanmar saat ini boleh-boleh saja mengklaim diri jauh lebih reformis dan demokratis ketimbang pemerintahan masa lalu mereka, terutama ketika junta militer masih sangat berkuasa.

Sejumlah langkah maju memang terjadi, mulai dari pembebasan ratusan tahanan politik, pemberian akses dan kebebasan lebih besar kepada media massa, hingga penyusunan dan pengesahan beberapa produk undang-undang yang lebih reformis.

Selain itu, dunia juga mengakui kesuksesan Pemerintah Myanmar menggelar pemilihan umum sela yang mengantarkan tokoh oposisi dan pejuang demokrasi Aung San Suu Kyi masuk ke dalam lembaga parlemen negeri itu.

Sejumlah kesuksesan itu kemudian mendatangkan sejumlah ”ganjaran” dari dunia internasional. Ganjaran itu, misalnya, berbentuk penangguhan sanksi ekonomi serta aliran dana investasi asing ke negeri itu.

Akan tetapi, berbagai kesuksesan itu seolah menjadi tak berarti begitu pecah insiden kerusuhan berdarah awal Juni lalu di Rakhine (Arakan), Myanmar barat.

Konflik horizontal pecah dan melibatkan dua kelompok yang berseteru sejak lama, yakni etnis Arakan dan warga etnis minoritas Rohingya. Data resmi Pemerintah Myanmar menyebutkan, 80 orang tewas akibat insiden tersebut.

Selain itu, ribuan rumah, bangunan, tempat ibadah, dan harta benda lain hangus terbakar. Puluhan ribu warga dari kedua belah pihak mengungsi ke kamp-kamp pengungsian. Sebagian kalangan, termasuk organisasi hak asasi manusia internasional, Human Rights Watch (HRW), meyakini angka korban tewas sebenarnya jauh lebih besar lagi.

Dalam penyelidikannya, HRW menemukan kondisi jauh lebih mengenaskan yang dialami warga minoritas Rohingya. Selain mengalami berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran HAM, mereka juga kembali terusir dari Myanmar.

Tak diakui