Vatikan dan Vietnam Akan Menjalin Hubungan Diplomatik Penuh

Pada Desember 2022, Vietnam masuk ke dalam daftar pengawasan khusus mengenai kebebasan beragama oleh Amerika Serikat (AS) karena dianggap “telah terlibat atau menoleransi pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama.”

Sebelumnya di tahun 2018, Vietnam mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan komunitas keagamaan mendaftarkan organisasi dan tempat ibadah mereka kepada pemerintah sebagai syarat untuk mendapatkan izin melakukan kegiatan keagamaan.

Kritik

Seorang aktivis hak-hak beragama di Vietnam mengatakan, pemulihan hubungan Vietnam dengan Vatikan dapat mengurangi kontrol pemerintah atas urusan umat Katolik yang ada di Vietnam. Meski begitu, aktivis tersebut berkata, jika pun ada peningkatan hak bagi umat Katolik, hal tersebut mungkin tidak akan berlaku untuk kelompok agama lain yang juga tertindas di Vietnam, seperti umat Buddha Theravada dari Khmer Krom, sebuah kelompok minoritas di selatan, atau Protestan Dega di dataran tinggi Vietnam bagian tengah.

Seorang aktivis hak asasi manusia lain mengatakan, Vietnam sebenarnya hanya dimanfaatkan oleh Vatikan agar Gereja Katolik bisa bersahabat dengan negara-negara komunis, contohnya seperti dengan China yang saat ini juga sedang dalam proses perundingan pemulihan hubungan dengan Vatikan.

Giorgio Bernardelli, kepala AsiaNews, sebuah kantor berita misionaris Katolik berkata, peningkatan hubungan antara Vietnam mungkin saja dapat berdampak pada hubungan Vatikan dengan China

Pada Desember lalu, Paus Fransiskus mengatakan perlu dilakukan lebih banyak upaya untuk menyangkal adanya klaim bahwa “gereja tidak menerima budaya atau nilai-nilai (China), atau bahwa gereja bergantung pada kekuatan asing.”

Kini, kabar kunjungan Paus Fransiskus ke Vietnam mulai tidak pasti akibat mundurnya Presiden Vietnam, Vo Van Thuong. Vo Van Thuong mundur dari jabatannya bulan lalu setelah terjebak dalam kampanye anti-korupsi.

Bernardelli mengatakan, kemungkinan kunjungan Paus masih akan dibahas, namun kepastiannya bergantung pada situasi politik di Hanoi setelah pengunduran diri Presiden Thuong.