Kontroversi Hak Veto 5 Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB

Pasca KTT tersebut, sebuah grup terdiri dari Kosta Rika, Yordania, Liechtenstein, Singapura, dan Swiss yang menyebut diri mereka Small Five (S5) secara aktif mendesak anggota tetap untuk tidak menggunakan hak veto untuk menghalangi tindakan Dewan yang bertujuan untuk mencegah atau mengakhiri genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

S5 dibubarkan tahun 2012, tetapi agenda dan sikapnya terhadap veto tetap diteruskan oleh Accountability, Coherence and Transparency (ACT), sebuah kelompok lintas-regional terdiri dari 27 negara kecil dan menengah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas Dewan melalui perbaikan metode kerja, termasuk memberlakukan pembatasan pada penggunaan veto.

Adapun usaha pembatasan hak veto lainnya terjadi pada September 2014, ketika dalam Sidang Umum ke-69, salah satu anggota tetap DK PBB, Prancis, bersama dengan Meksiko berinisiatif untuk mengadakan pertemuan tingkat menteri tentang masalah tersebut.

Sama seperti upaya-upaya sebelumnya, pertemuan itu menghasilkan desakan terhadap anggota tetap agar secara sukarela dan kolektif berjanji untuk tidak menggunakan veto dalam kasus genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang berskala besar. Namun, hanya Inggris yang mendukung inisiatif tersebut.

Pada pertemuan DK PBB 17 November 2023, perihal veto kembali diungkit. Banyak yang mengulangi pandangan mengenai perlunya membatasi penggunaan hak veto.

Perwakilan Ukraina mengatakan bahwa sangat tidak pantas jika sebuah negara yang memiliki keanggotaan tetap memiliki hak istimewa untuk menggunakan hak veto, apalagi pada situasi di mana negara tersebut terlibat langsung sebagai pihak yang berkonflik atau menjadi penghasutnya. Pembatasan penggunaan hak veto oleh anggota tetap seharusnya bukan hanya mencakup kasus genosida tetapi juga harus mencakup konflik di mana anggota tersebut terlibat.