Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konflik Gaza, Gus Choi Nilai Upaya SBY Belum Cukup

Kompas.com - 23/11/2012, 21:29 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Effendi Choirie mengatakan, pemerintah Indonesia tidak dapat diharapkan mendamaikan Gaza, Palestina.

Menurut politisi yang akrab dipanggil Gus Choi itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mengambil langlah kongkret membantu Palestina atas agresi militer Israel.

"Langkah kongkret itu bukan hanya menyesalkan. Konstitusi kita jelas. Presiden mewakili pemerintah harus mengambil langkah kongkret," kata Gus Choi di Dewan Pers, Jakarta, Jumat (23/11/2012).

Gus Choi menambahkan, langkah yang harus ditempuh Presiden adalah mengunjungi Palestina. Kunjungan itu guna memberikan langsung dukungan rakyat Indonesia. Sebab, rakyat Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.

"Kunjungan Presiden dalam perfektif diplomasi itu langkah konkret. Itu sudah back up luar biasa bagi perjuangan Palestina. Itu bisa membuat Israel panas dingin," tegasnya.

Ia kemudian membandingkan Presiden SBY dengan Perdana Menteri Turki Abdullah Gul. Selain Gul, ia juga membandingkan SBY dengan Menlu Amerika Serikat Hillary Clinton. Mereka, langsung datang ke Palestina. Itu bertujuan meredakan situasi di Gaza. Sementara, menurutnya SBY hanya mengecam. Presiden tidak secara langsung mengunjungi Palestina.

"Kunjungan itu untuk menghargai konstitusi kita. Indonesia adalah negara yang tidak menghendaki penjajahan di muka bumi. Arah politik kita juga bebas aktif. Presiden harus paham akan konstitusi itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden SBY mengatakan, Palestina harus menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh. Indonesia sangat mendukung upaya ke arah itu. Indonesia mendukung kebijakan dua tahap, yakni stop kekerasan dan mulai negosiasi.

"Setelah merdeka, saya yakin tidak akan terjadi lingkar kekerasan di sana,"ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers menjelang keberangkatan kembali ke Tanah Air, Islamabad, Kamis (22/11/2012) malam kemarin.

Sebelum jumpa pers, Presiden bertemu secara bilateral dengan Wapres Mesir Mahmud Mekki di Hotel Marriott di Islamabad. Pada kesempatan itu, Presiden SBY menyatakan terima kasih atas peran Mesir dalam mencari solusi di Timur Tengah, antara lain gencatan senjata di Gaza.

Indonesia juga merupakan negara yang proaktif mengusahakan penghentian kekerasan di Timur Tengah, termasuk di Gaza dan di Suriah.

Bahkan, pada pertemuan tingkat tinggi ASEAN dengan Amerika Serikat di Phnom Penh awal pekan ini, Presiden SBY secara formal dan eksplisit mendesak Presiden Barack Obama mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menghentikan kekerasan di Gaza.

Usul ini didukung Malaysia, yang menambah penjelasan bahwa lingkar kekerasan terhadap warga Palestina menyulitkan posisi pemerintah negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim ini dalam mengelola sikap moderat warganya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

    KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

    Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

    Nasional
    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

    Nasional
    MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

    Nasional
    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

    Nasional
    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    [POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

    Nasional
    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com