RI Prakarsai Langkah Nyata

Di ASEAN saja masih ada tiga negara anggota yang belum menyatakan pengakuan kepada Palestina, yakni Thailand, Singapura, dan Myanmar. Indonesia sendiri, kata Marty, sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat sejak proklamasi kemerdekaan negara itu pada 1988.

Bukan untuk merusak

Selain menggalang dukungan di dalam, GNB juga berkampanye keluar untuk menggalang dukungan ini. Langkah penting lain adalah menjalin komunikasi dan dialog dengan Dewan Keamanan (DK), Majelis Umum, dan Sekretaris Jenderal PBB serta negara maju yang tergabung dalam Kuartet Timur Tengah.

Kuartet ini terdiri atas PBB, AS, Rusia, dan Uni Eropa. Paling tidak empat dari lima anggota tetap DK PBB, yakni AS, Rusia, Inggris, dan Perancis, berperan aktif dalam kuartet tersebut.

”Kami perlu menyampaikan kepada mereka bahwa langkah (GNB) ini bukan untuk merusak atau membunuh proses perdamaian yang sedang mereka usahakan, tetapi justru mendorong proses itu,” tutur Marty.

Dialog untuk memberi pengertian bahwa niat menggalang dukungan kepada Palestina tersebut bukan bertujuan negatif perlu dilakukan karena proses penerimaan keanggotaan Palestina di PBB membutuhkan rekomendasi DK PBB. Jika satu saja anggota tetap DK PBB menggunakan hak vetonya, seluruh usaha sia-sia.

Deklarasi kedua mengenai Palestina berkaitan dengan tahanan politik Palestina, salah satu masalah penting dalam isu Palestina-Israel yang kurang mendapat perhatian dunia.

Para menteri negara-negara GNB menyatakan, masih ada lebih dari 6.000 tahanan yang dikurung Israel di 22 penjara serta kamp tawanan di seluruh Israel dan wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur. ”Mereka ditahan bukan karena tindak kriminal, melainkan karena pandangan politiknya,” kata Marty.

Sekitar 300 tahahan di antara mereka adalah anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Juga terdapat 37 perempuan di antara para tahanan dan 10 anggota Dewan Legislatif Palestina. (dhf)