Demokrasi di Arab dan Standar Ganda AS

MEMBACA geliat revolusi Arab ibarat membuka lembaran buku yang masih jauh dari selesai. Terlalu dini menilai secara hitam putih bagaimana bentuk akhir bangunan dari hasil revolusi itu.

Namun, nilai-nilai yang menjadi fondasi bangunan itu sudah bisa terbaca karena diusung para pemuda revolusioner ketika mereka turun ke jalan. Nilai-nilai itu adalah demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Nilai-nilai itu pula yang sejak lama diinginkan Barat berkembang di dunia Arab, khususnya setelah tragedi serangan teroris pada 11 September 2001 di Amerika Serikat (AS).

AS meluncurkan program Greater Middle East pada tahun 2002, yang intinya adalah demokratisasi di Timur Tengah. Namun, program itu gagal. Kini, AS dan Barat kembali menemukan momentum seiring meletusnya revolusi Arab karena ada titik temu nilai-nilai yang diperjuangkan dan apa yang ingin ditanamkan Barat di dunia Arab.

Dari sini bisa dibaca mengapa dunia Barat—khususnya AS—menggebu-gebu mendukung revolusi Tunisia dan Mesir, yang dilanjutkan Libya, Yaman, dan Suriah. Terjawab pula mengapa AS dan dunia Barat mencampakkan begitu saja sekutu terdekat mereka yang selama ini menjadi bumper kepentingan AS di Timur Tengah, seperti mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak, mantan Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali, dan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.

Dengan kata lain, AS dan dunia Barat memilih memihak revolusi yang digalang rakyat, meskipun kepentingan-kepentingan mereka belum tentu terakomodasi pascarevolusi itu.

Jangka panjang

AS dan Barat tampaknya berkeyakinan, kepentingan mereka menerapkan nilai-nilai demokratisasi di dunia Arab pasti terakomodasi dalam jangka panjang. Mereka siap berkorban dan menerima realitas jika kepentingan mereka tak terakomodasi dalam jangka pendek.

Indikasi ke arah itu mulai terbaca. Hasil jajak pendapat Pusat Kajian Politik dan Strategi Al Ahram di Mesir, awal April, dengan 2.000 responden yang dimuat harian Al Ahram, Jumat (22/4), menunjukkan, Ikhwanul Muslimin (IM) akan didukung 56 persen suara pada pemilu parlemen September nanti.

Koalisi Revolusi mendapat 22 persen, Partai Mesir Bebas 6 persen, dan partai liberal Wafd hanya 4 persen.

Hasil itu memperlihatkan, perolehan suara IM jauh lebih tinggi dari yang diprediksi pengamat, yakni sekitar 20 persen hingga 30 persen saja. Jika dalam lima bulan ini tak ada perubahan signifikan, IM bisa membentuk pemerintahan sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.