Pertemuan pertama Presiden Obama dengan Dalai Lama itu diprediksi bakal menimbulkan protes dari Beijing, yang sebelumnya sudah berselisih dengan Washington mengenai berbagai hal, dari soal perdagangan, mata uang, penjualan senjata AS ke Taiwan, dan sensor internet.
Namun, dengan hubungan kedua raksasa ekonomi itu begitu saling terjalin, diperkirakan kecil kemungkinannya ketegangan akan meningkat menjadi konfrontasi langsung. Gedung Putih memperkirakan hanya akan ada pertengkaran terbatas.
Kunjungan Dalai Lama itu bisa menyulitkan upaya Obama dalam mendapatkan bantuan dari China menyangkut isu-isu kunci, seperti menerapkan sanksi yang lebih keras kepada Iran, mengatasi masalah nuklir Korea Utara, dan membentuk sebuah kesepakatan global baru mengenai perubahan iklim.
Dengan meneruskan rencana pertemuan, meski ada keberatan China, Obama mungkin mau memperlihatkan tekadnya untuk menghadapi Beijing yang semakin tegas setelah menghadapi kritik di dalam negeri karena dianggap terlalu lunak dengan para pemimpin China dalam kunjungan ke sana bulan November.
”Pejabat-pejabat China telah mengetahui ini dan reaksi mereka adalah reaksi mereka,” kata jubir Gedung Putih, Robert
Walau dikagumi oleh jutaan orang di seluruh dunia sebagai orang yang cinta damai, Dalai Lama dituduh Beijing sebagai seorang separatis yang berbahaya yang menggerakkan kerusuhan di Tibet.
Gibbs mengatakan, AS dan China—perekonomian terbesar dan nomor tiga dunia—mempunyai sebuah ”hubungan matang” yang mampu bertahan dalam menghadapi ketidaksepakatan.
Namun, sadar akan kepekaan China, Gedung Putih telah mencoba untuk menyeimbangkan kunjungan Dalai Lama itu. Kunjungan itu terjadi tak lama setelah sebuah rencana AS untuk menjual persenjataan senilai 6,4 miliar dollar ke Taiwan, yang dianggap China sebagai provinsi yang membangkang.
Dalam upaya untuk tidak mengasingkan China, Obama telah menunda bertemu Dalai Lama sampai terlebih dulu bertemu dengan para pemimpin China dalam perjalanannya ke Asia tahun lalu, tindakan yang menimbulkan kritik dari para anggota DPR AS dan kelompok-kelompok Hak-hak Asasi Manusia (HAM).